Wapres Gibran Mundur: Administrasi Negara yang Bermasalah Jangan Ikut Dikubur

PENGUNDURAN diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah polemik persyaratan pendidikan memasuki babak baru merupakan peristiwa yang tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan pribadi seorang pejabat negara. Peristiwa ini justru membuka pertanyaan mendasar mengenai kualitas tata kelola administrasi pemerintahan dan konsistensi sistem hukum Indonesia.

Persoalan utamanya bukan sekadar apakah seseorang memiliki ijazah SMA atau dokumen pendidikan yang setara. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: bagaimana mungkin dokumen administrasi pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan seorang Wakil Presiden kemudian dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung?

Jika dokumen tersebut sejak awal menjadi bagian dari proses verifikasi persyaratan pencalonan, maka persoalan ini tidak berhenti pada pemegang dokumen. Ada tanggung jawab administratif yang perlu diperiksa, mulai dari proses penerbitan surat keterangan, kewenangan pejabat, validitas dokumen sumber, prosedur verifikasi, hingga keputusan Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan kelayakan calon.

Dengan demikian, polemik ini sesungguhnya merupakan ujian terhadap prinsip dasar negara hukum: bahwa setiap keputusan pemerintahan harus mempunyai dasar hukum, prosedur yang benar, bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mekanisme pengawasan yang efektif.

Ketika Dokumen Negara Tidak Memiliki Fondasi yang Kokoh

Salah satu aspek paling serius dalam persoalan ini adalah penerbitan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang berkaitan dengan penyetaraan pendidikan Gibran. Surat tersebut menjadi penting karena digunakan sebagai dokumen pendukung pemenuhan persyaratan pendidikan dalam pencalonan Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

Dalam administrasi pemerintahan, penerbitan suatu surat keterangan yang mempunyai konsekuensi hukum tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan asumsi, interpretasi longgar, atau dokumen yang tidak secara jelas membuktikan fakta yang hendak diterangkan.

Ada sejumlah prinsip administrasi yang semestinya menjadi standar:

·      Asas kecermatan: pejabat wajib memastikan kebenaran dan kelengkapan dokumen sumber.

·      Asas kepastian hukum: status pendidikan yang diterangkan harus mempunyai dasar hukum dan bukti yang jelas.

·      Asas keterbukaan: proses penerbitan dokumen harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

·       Asas profesionalitas: pejabat penerbit harus bertindak sesuai kewenangan dan ketentuan teknis yang berlaku.

·       Asas akuntabilitas: keputusan administrasi harus dapat diuji apabila menimbulkan akibat hukum bagi pihak lain.

Masalah menjadi semakin serius ketika Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa dokumen pendidikan luar negeri yang dimiliki Gibran menunjukkan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan setara SMA.

MK menjelaskan bahwa certificate of attendance yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan tersebut hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan, bukan keberhasilan menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.

Di sinilah muncul persoalan administrasi yang tidak boleh disepelekan. Kehadiran dalam suatu lembaga pendidikan tidak identik dengan kelulusan. Mengikuti perkuliahan tidak otomatis berarti menyelesaikan jenjang pendidikan. Apabila dokumen sumber hanya membuktikan kehadiran, sementara surat yang diterbitkan memberikan konsekuensi penyetaraan pendidikan, maka terdapat persoalan serius mengenai kesesuaian antara fakta administratif dan substansi keputusan yang diterbitkan.

Hal ini seharusnya menjadi bahan evaluasi terhadap standar kerja birokrasi, bukan sekadar diperdebatkan sebagai persoalan politik.