Istana: Kritik Boleh, Tapi Fakta Pembangunan Pemerintah Harus Disampaikan

AKURAT.CO Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan sekaligus Juru Bicara Istana, Dr. Ujang Komarudin, menegaskan pentingnya menyampaikan capaian-capaian pemerintah kepada publik secara utuh dan berimbang.

Menurutnya, banyak program strategis yang telah dijalankan Presiden Prabowo Subianto belum tersosialisasikan dengan optimal di tengah masyarakat.

"Seringkali masyarakat tidak tahu atau tidak paham apa saja yang telah dilakukan pemerintah. Akibatnya, muncul banyak serangan dan nyinyiran. Kritik itu sah dalam demokrasi, tapi fakta juga harus disampaikan," ujar Ujang dalam Diskusi Publik “Komunikasi Merah Putih” dalam rangka Dies Natalis ke-64 Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) di Jakarta, Minggu (11/5/2025).

Selain Ujang, hadir pula Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, dan Plt. Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Muhammad Saifulloh.

Dalam pemaparannya, Ujang memaparkan berbagai capaian penting selama tujuh bulan pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih, di antaranya:

1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau lebih dari 3 juta penerima manfaat, dari anak-anak sekolah hingga ibu hamil dan menyusui.

Program ini bahkan menarik perhatian tokoh internasional seperti Bill Gates yang datang langsung ke Indonesia untuk melihat pelaksanaannya.

2. Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang memberikan akses kesehatan kepada jutaan masyarakat.

3. Reformasi pendataan sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk meningkatkan keakuratan dalam penyaluran bantuan sosial dan subsidi.

Namun, Ujang mengakui, keberhasilan-keberhasilan ini sering kali tenggelam di tengah hiruk-pikuk media sosial yang lebih banyak diwarnai narasi negatif ketimbang diskusi substansial.

"Sayangnya, yang muncul di ruang publik lebih banyak serangan daripada substansi pembangunan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan, hasil survei menunjukkan bahwa netizen Indonesia tercatat sebagai salah satu yang paling tidak sopan di dunia digital, mempertegas perlunya pembenahan komunikasi publik secara menyeluruh.

Meski demikian, Ujang tidak menutup mata atas kekurangan. Ia mencontohkan insiden keracunan dalam program MBG yang langsung direspons cepat oleh Menteri Kesehatan dan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan program.

Sementara itu, Ismail Fahmi menyoroti tantangan besar pemerintah dalam mengelola komunikasi publik, khususnya di tengah maraknya disinformasi soal vaksin TBC baru-baru ini.

Ia mengungkapkan, klarifikasi resmi pemerintah sering kalah cepat dibanding narasi negatif yang disebarkan kelompok oposisi dan akun-akun antivaksin.

"Ketika isu vaksin TBC muncul, narasinya langsung negatif: Indonesia disebut kelinci percobaan, dikaitkan dengan kasus 47 ribu anak lumpuh di India. Padahal faktanya tidak seperti itu," jelas Ismail.

Berdasarkan pantauan Drone Emprit, percakapan terkait vaksin TBC melonjak sejak 7 Mei, dengan 63 persen sentimen negatif, sedangkan sentimen positif hanya 33 persen.

Twitter menjadi medium utama penyebaran isu, meski jumlah penggunanya lebih kecil dibandingkan platform lain.

"Twitter ini walaupun kecil penggunanya, tapi punya pengaruh besar membentuk opini publik," katanya.

Ismail menambahkan, aktor utama penyebaran narasi negatif adalah akun-akun oposisi, akun anonim, dan kelompok antivaksin yang mengaitkan program vaksin dengan teori konspirasi, termasuk keterlibatan Bill Gates.

Meskipun klarifikasi sudah diberikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Kesehatan, dan media mainstream, narasi positif tetap tertinggal dari gelombang disinformasi.

"Pelajaran pentingnya: pemerintah harus membangun narasi dari awal, bukan sekadar reaktif setelah isu membesar,"tegas Ismail.

Ia juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor—akademisi, media, dan institusi pendidikan—untuk memperkuat komunikasi publik dan melawan penyebaran hoaks.