Ketua KPU Soroti Tantangan Pilkada Serentak 2024: Jarak Waktu Mepet hingga Cuaca Ekstrem

AKURAT.CO Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mochammad Afifuddin, mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Hal ini ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Afifuddin menyoroti jarak waktu yang terlalu dekat antara Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 sebagai salah satu kendala utama.

Menurutnya, persiapan Pilkada harus dimulai bahkan sebelum seluruh tahapan Pemilu 2024 rampung.

"Jarak waktu yang terlalu dekat antara pemilu serentak dan pilkada serentak menjadi tantangan besar. Tahapan pemilu belum selesai sepenuhnya, tetapi kami sudah harus bersiap untuk tahapan pilkada yang telah dimulai. Ini jelas menambah beban kerja bagi jajaran penyelenggara pemilu, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota," ujar Afifuddin.

Baca Juga: Distribusi Dibatasi, Warga Jakarta Kesulitan Cari LPG 3 Kilogram

Selain itu, ia juga menyoroti faktor cuaca ekstrem yang terjadi pada Oktober dan November 2024. Hujan deras dan kondisi alam yang tidak menentu menghambat distribusi logistik Pilkada ke sejumlah daerah.

"Kondisi cuaca yang tidak menentu di akhir tahun, terutama pada bulan-bulan ‘ber’ seperti Oktober dan November, menyebabkan kendala dalam pengiriman surat suara dan distribusi logistik lainnya," jelasnya.

Afifuddin juga menyoroti dinamika politik yang masih dipengaruhi oleh Pemilu 2024. Ia mengatakan, atmosfer politik yang panas akibat pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) berdampak pada situasi Pilkada, termasuk maraknya penyebaran hoaks di media sosial.

"Tahun 2024 menjadi tahun politik yang penuh dinamika. Masyarakat masih terbawa isu-isu dari pemilu nasional, seperti pilpres dan pileg. Ini turut memperkeruh suasana Pilkada, ditambah dengan maraknya berita hoaks yang menyebar di berbagai platform media sosial," ungkapnya.

Untuk mengatasi tantangan ini, Afifuddin menegaskan pentingnya pendidikan politik yang lebih menyeluruh kepada masyarakat.

"Perlu ada upaya masif dalam memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat agar mereka lebih bijak dalam menerima informasi dan berpartisipasi dalam demokrasi," pungkasnya.

Baca Juga: BAM DPR RI Terima Aspirasi Aliansi Honorer R2 dan R3, Dorong Kebijakan Rekrutmen yang Lebih Adil