Wacana Pilkada oleh DPRD Bukan Pembajakan Hak Politik Rakyat

AKURAT.CO Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, menegaskan bahwa gagasan pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukanlah bentuk pembajakan hak politik rakyat.

Menurutnya, masyarakat tetap memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg).

"Presiden Prabowo juga mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Kami mendukung usulan ini, khususnya untuk pemilihan gubernur (Pilgub), sementara pemilihan bupati dan wali kota tetap dilakukan secara langsung," ujar Indrajaya, politisi PKB asal Papua Selatan, Rabu (18/12/2024).

Indrajaya menjelaskan, gubernur sebenarnya merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga lebih relevan jika dipilih oleh DPRD.

Selain itu, pemilihan gubernur oleh DPRD dianggap lebih efisien dan sejalan dengan konsep demokrasi perwakilan.

Baca Juga: Ada Pesan Politik PDIP di Balik Pemecatan Jokowi, Gibran dan Bobby

"Semangat otonomi daerah terletak di tingkat kabupaten/kota, bukan provinsi. Pilgub oleh DPRD menghidupkan demokrasi perwakilan, di mana kekuasaan rakyat disalurkan melalui wakilnya di DPRD," tegasnya.

Menurutnya, jika usulan ini diterapkan, penyelenggaraan Pilgub akan lebih hemat biaya tanpa mengorbankan prinsip demokrasi.

Indrajaya juga membandingkan sistem pemilu di Indonesia dengan praktik di negara lain. Di Amerika Serikat, misalnya, presiden dipilih melalui sistem Dewan Elektoral (Electoral College), bukan secara langsung oleh rakyat.

Sementara itu, di Belanda dan Prancis, gubernur serta wali kota ditunjuk oleh pemerintah pusat, tanpa melibatkan proses pemilu langsung.

Ia juga menyinggung negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India, yang menganut sistem demokrasi parlementer.

Dalam sistem tersebut, kepala daerah dipilih melalui parlemen daerah, bukan melalui pemilu langsung.

Baca Juga: Nusron Wahid Puji Muhammadiyah: Organisasi Islam dengan Pengelolaan Aset Terbaik

"Praktik di negara lain menunjukkan bahwa pemilu yang efektif dan hemat tetap bisa mencerminkan demokrasi yang baik. Gagasan Presiden Prabowo ini layak dipertimbangkan," kata Indrajaya.

Indrajaya mengajak masyarakat untuk mendukung pemilu yang lebih sederhana dan efisien agar anggaran negara dapat dialokasikan untuk program-program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur desa, dan bantuan bagi petani serta nelayan.

"Pemilu seharusnya tidak menjadi ajang menghamburkan uang rakyat. Sebaliknya, anggaran harus difokuskan untuk kesejahteraan rakyat, seperti perbaikan pendidikan, penyediaan air bersih, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan," jelasnya.

Ia mengakui, usulan ini pasti akan memicu pro dan kontra, mengingat sejarah pemilihan kepala daerah oleh DPRD di masa lalu sempat menuai kritik.

Namun, menurutnya, Indonesia harus beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk membangun demokrasi yang lebih efektif.

"Kita tidak boleh terjebak pada pengalaman masa lalu yang tidak relevan dengan kondisi saat ini. Semangat membangun bangsa harus menjadi prioritas utama," pungkasnya.

Baca Juga: Gunakan Metode Water Birth, Nikita Willy Bahagia Sambut Anak Kedua

Indrajaya menegaskan, pemilu adalah roh demokrasi dan jalan menuju keadilan serta kesejahteraan bangsa.

Oleh karena itu, setiap gagasan yang bertujuan memperbaiki sistem pemilu harus dihargai dan didiskusikan dengan matang.