Hati-hati, Pemerintah Bakal Tunda Kenaikan Pangkat dan Mutasi PNS yang Tak Netral Saat Pemilu

AKURAT.CO Pemerintah meminta agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berlaku netral pada Pemilu 2024 jika tak ingin kenaikan pangkat dan mutasinya ditunda.

Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan ASN boleh saja memiliki pandangan politik yang berbeda. Namun, jangan sampai terjebak dalam berbagai bentuk politik praktis.

Baca Juga: PNS Harus Netral, Bintang Emon: Presiden dan Menteri Boleh Memihak, Aneh Ga?

"ASN diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh maupun dalam bentuk apapun," kata Haryomo, dalam Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian 2024, dikutip dari siaran langsung YouTube BKN, Rabu (7/2/2024).

Dia mengungkapkan, BKN diamanatkan untuk membangun sistem integrasi. Hal ini akan menjadi sarana bersama demi meningkatkan sinergitas, pembinaan dan pengawasan terkait netralitas para ASN.

Kemudian, BKN akan melakukan tindakan pengendalian apabila rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas laporan pelanggaran netralitas belum ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sampai pada waktu yang ditetapkan.

"BKN melakukan tindakan pengendalian berupa peringatan teguran hingga pemblokiran data kepegawaian pada sistem informasi Aparatur Sipil Negara (ASN)," jelasnya.

Pemblokiran ini akan membuat hak-hak kepegawaian ASN seperti naik pangkat dan mutasi tidak bisa dilayani untuk sementara. Nantinya, pemblokiran data kepegawaian ini dilakukan sesuai dengan peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2023.

Baca Juga: Link Download Gaji PNS PDF Terbaru Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2024, Cek Besarannya!

"Dilakukan atas pelaksanaan manajemen ASN yang tidak sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) manajemen ASN yang berdampak," tambahnya.

Selanjutnya, ketidaknetralan ASN akan sangat merugikan negara dan masyarakat. Kondisi ini berpotensi mengaburkan target-target kerja pemerintah pada skala lokal maupun nasional.

Mengatasi hal ini, pemerintah telah membuat surat keputusan bersama (SKB) tentang pedoman, pembinaan, dan pengawasan netralitas ASN. Hal ini dilakukan demi terjaminnya netralitas ASN pada Pemilu 2024 ini.