Akurat Logo

Dua Saksi dari Perusahaan Tambang Digarap Kejagung dalam Penanganan Korupsi Tata Kelola Nikel Sultra

Saeful Anwar | 12 November 2026, 21:33 WIB
Dua Saksi dari Perusahaan Tambang Digarap Kejagung dalam Penanganan Korupsi Tata Kelola Nikel Sultra
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menyebut penyidik memperkuat pembuktian dalam perkara korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sultra. - Foto: Antara Foto/Muhammad Iqbal

AKURAT.CO Kejaksaan Agung memeriksa dua saksi dari perusahaan swasta terkait penyidikan korupsi dalam tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Kedua saksi berasal dari PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) dan PT DDA atau AG. Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kamis (12/11/2026).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa kedua saksi yang diperiksa masing-masing berinisial DP dari PT BSJ dan DMP dari PT DDA atau AG.

"Pemeriksaan saksi oleh penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," ujarnya.

Kejagung memastikan proses penyidikan dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.

Baca Juga: Kejagung Periksa Empat Pegawai ESDM dan Satu Saksi Kemenhub di Kasus Korupsi Nikel CNI

Dalam perkara ini, Kejagung mengusut dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara selama periode 2013-2025.

Penyidik juga mendalami dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan tambang dalam pemberian uang kepada penyelenggara negara untuk mempermudah berbagai proses pengelolaan usaha pertambangan.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, sebelumnya mengungkapkan adanya dugaan pemberian suap oleh sejumlah perusahaan tambang nikel ilegal.

Pemberian tersebut diduga bertujuan melancarkan pengurusan administrasi, perizinan, kegiatan produksi, hingga tata niaga penjualan nikel.

"Dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara," kata Saiful, dalam konferensi pers di Gedung Bundar, Jakarta, pada Jumat (6/11/2026).

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

S
Reporter
Saeful Anwar
W
Editor
Wahyu SK