AKHIRNYA momen itu tiba. Pelukan perpisahan. Tak sedikit air mata berlinang menyaksikan situasi di Istana Merdeka, Kamis sore itu. Presiden Prabowo Subianto memeluk erat Gibran Rakabuming Raka yang baru saja memutuskan berhenti.

Sedikit menarik ke belakang, berhentinya Gibran berangkat dari persoalan administratif ijazah yang berubah menjadi krisis politik. 

Dibuka oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 5 Oktober 2026. MK dalam pertimbangannya menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sekolah lain yang sederajat.

Disusul putusan secepat kilat dari Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026, yang membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran keluaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Dibilang secepat kilat karena tanggal putusan perkara itu jatuh di hari yang sama dengan tanggal didistribusikannya perkara kepada majelis hakim.

Pertimbangan MK dan putusan MK-lah yang melahirkan proses pemakzulan Gibran yang didukung 120 anggota DPR dari semua fraksi. Tekanan politik itu kemudian memaksa Gibran menyampaikan niat mundur kepada Prabowo dan secara resmi mengajukan pengunduran dirinya kepada MPR RI pada 12 November.

Masih Janggal

Di hari-hari menjelang keputusan final Gibran untuk berhenti, sebetulnya masih ramai berseliweran wacana di kalangan pakar hukum yang mempersoalkan putusan MK, yang menjadi kotak pandora dari perubahan format politik Indonesia hari ini. 

Dua wacana paling menonjol datang dari pengacara kawakan Hotman Paris Hutapea dan Guru Besar Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Prof. Dr. Yafet Yosafet Wilben Rissy. Keduanya tidak berbicara dengan kacamata politis melainkan murni keilmuan hukum. 

Hotman mengakui putusan MK bersifat final dan mengikat. Tapi, dia mempertanyakan alasan MK membahas persoalan ijazah Gibran dalam pertimbangan hukum, sementara amar putusannya menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

Sementara Prof Yaffet menyatakan, surat keterangan yang diberikan pemerintah kepada Gibran adalah sah ketika dipakai Gibran dalam pencalonannya di Pilpres 2024. “Jika pertama kali digunakan dinyatakan sah, lalu apa masalahnya dengan Gibran?” tanya Yaffet.