Akurat Logo

Diadukan ke MKD soal UU Perampasan Aset, Habiburokhman: Enggak Ada Masalah

Putri Dinda Permata Sari | 20 November 2026, 21:11 WIB
Diadukan ke MKD soal UU Perampasan Aset, Habiburokhman: Enggak Ada Masalah
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.

AKURAT.CO Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan tidak mempermasalahkan langkah Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dirinya dan Ketua DPR RI, Puan Maharani, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait proses pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Dia menilai kritik maupun laporan dari masyarakat merupakan bagian dari konsekuensi DPR sebagai wakil rakyat.

"Enggak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD. Kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima, tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini," kata Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/11/2026).

Baca Juga: Apa Itu UU Perampasan Aset? Ini Tujuan, Mekanisme, dan Jenis Harta yang Bisa Disita Negara

Dia kemudian membantah proses pembentukan undang-undang tersebut dilakukan secara tertutup. Menurutnya, draf RUU telah diunggah oleh Sekretariat Jenderal DPR sejak penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja).

Dia juga menyebut seluruh tahapan pembahasan, mulai dari rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat kerja, rapat Timus dan Timsin, rapat Panja, pembahasan DIM hingga pengambilan keputusan dan pengesahan dalam rapat paripurna, berlangsung terbuka.

Rangkaian rapat tersebut diliput media massa, disiarkan melalui TV Parlemen dan kanal YouTube DPR, serta dihadiri mahasiswa yang sedang menjalani program magang. "Jadi kurang terbuka apa lagi," ujarnya.

Terkait keberatan ICW karena tidak dilibatkan sebagai narasumber, Habiburokhman menjelaskan Komisi III memprioritaskan pihak-pihak yang mengajukan diri untuk memberikan masukan dalam pembahasan RUU tersebut.

Terdapat sekitar 90 pihak yang mengajukan diri sebagai narasumber. Namun, karena keterbatasan waktu, hanya 87 pihak yang dapat diakomodasi untuk menyampaikan masukan secara langsung.

Baca Juga: Relevansi RUU Perampasan Aset dengan Hukum Islam

"Yang lainnya kami minta memberikan masukan tertulis karena memang waktu yang tidak mencukupi," katanya.

Dia menegaskan, ICW tidak pernah mengajukan diri sebagai narasumber maupun mengirimkan masukan tertulis kepada Komisi III DPR. Menurutnya, mengundang ICW tanpa adanya pengajuan dari lembaga tersebut justru berpotensi tidak adil bagi pihak lain yang telah mendaftar, tetapi belum mendapat kesempatan untuk menyampaikan masukan.

"Kalau kami mengundang mereka tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan tapi belum sempat diundang. Mereka juga tidak mengirim masukan tertulis," pungkasnya.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.