Akurat Logo

Apa Itu Hak Prerogatif Presiden? Ini Kewenangan yang Diatur dalam UUD 1945

Putri Chandra | 18 November 2026, 12:40 WIB
Apa Itu Hak Prerogatif Presiden? Ini Kewenangan yang Diatur dalam UUD 1945
Ilustrasi, Hak Prerogatif Presiden - Gemini

AKURAT.CO Hak prerogatif presiden menjadi salah satu kewenangan penting dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Melalui hak tersebut, presiden dapat mengambil sejumlah keputusan strategis, seperti mengangkat dan memberhentikan menteri, memberikan grasi, hingga mengangkat duta besar.

Lantas, apa sebenarnya hak prerogatif presiden, apa dasar hukumnya, dan apa saja contoh kewenangan yang dimiliki kepala negara?

Baca Juga: AS Serang Situs Rudal Iran di Selat Hormuz, Teheran Klaim Balas Serang Radar Militer di Bahrain


Apa Itu Hak Prerogatif Presiden?

Hak prerogatif presiden adalah hak istimewa atau kewenangan konstitusional yang dimiliki seorang presiden untuk mengambil keputusan tertentu dalam menjalankan pemerintahan.

Kewenangan ini mencakup berbagai urusan kenegaraan, mulai dari pengangkatan menteri, pemberian grasi, hingga penunjukan duta besar.

Di Indonesia, hak prerogatif presiden bersumber dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Namun, pelaksanaannya tidak selalu bersifat mutlak karena terdapat kewenangan lembaga negara lain yang menjadi pertimbangan atau persetujuan dalam pengambilan keputusan tertentu.

Dengan demikian, hak prerogatif bukan berarti presiden dapat mengambil semua keputusan tanpa batas. Penggunaannya tetap harus sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Sidang Etik Kasus Penyadapan


Dasar Hukum Hak Prerogatif Presiden

Meskipun istilah hak prerogatif tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, sejumlah kewenangan presiden yang sering dikategorikan sebagai hak prerogatif diatur dalam beberapa pasal, antara lain:

  1. Pasal 4 ayat (1): Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.

  2. Pasal 13: Presiden memiliki kewenangan mengangkat duta dan konsul.

  3. Pasal 14: Presiden berwenang memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi.

  4. Pasal 15: Presiden berwenang memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

  5. Pasal 17 ayat (2): Menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam UUD 1945 yang dipublikasikan melalui JDIH DPR RI.


Contoh Hak Prerogatif Presiden

Berikut beberapa contoh kewenangan presiden yang sering dikaitkan dengan hak prerogatif di Indonesia.

1. Mengangkat dan Memberhentikan Menteri

Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi menteri dalam kabinet pemerintahannya.

Presiden juga dapat melakukan pergantian atau reshuffle kabinet dengan mengangkat dan memberhentikan menteri sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Memberikan Grasi

Grasi merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang diberikan presiden kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam memberikan grasi, presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA).

3. Memberikan Amnesti

Amnesti merupakan pengampunan yang diberikan presiden dengan menghapuskan akibat hukum pidana terhadap orang atau kelompok yang mendapatkannya.

Pemberian amnesti dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

4. Memberikan Abolisi

Abolisi merupakan kewenangan presiden untuk meniadakan penuntutan pidana terhadap seseorang atau kelompok tertentu.

Artinya, proses penuntutan terhadap pihak yang diberikan abolisi dapat dihentikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam memberikan abolisi, presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR.

5. Mengangkat Duta dan Konsul

Presiden juga memiliki kewenangan untuk mengangkat duta dan konsul yang bertugas mewakili Indonesia dalam hubungan diplomatik dengan negara lain.

Namun, khusus pengangkatan duta, presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR.

6. Memberikan Gelar dan Tanda Kehormatan

Presiden berwenang memberikan gelar, tanda jasa, serta tanda kehormatan kepada seseorang yang dinilai memiliki jasa atau kontribusi tertentu bagi negara.

Pemberian penghargaan tersebut tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.


FAQ

1. Apa yang dimaksud dengan hak prerogatif presiden?

Hak prerogatif presiden adalah kewenangan istimewa yang dimiliki presiden dalam menjalankan tugas kenegaraan dan pemerintahan berdasarkan konstitusi.

2. Apa dasar hukum hak prerogatif presiden?

Kewenangan yang sering dikategorikan sebagai hak prerogatif presiden diatur dalam UUD 1945, antara lain Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 17.

3. Apakah presiden bisa mengangkat dan memberhentikan menteri sendiri?

Ya. Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945, menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

4. Apakah hak prerogatif presiden bisa dibatasi?

Ya. Pelaksanaannya dapat melibatkan pertimbangan atau persetujuan lembaga negara lain serta harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Siapa yang mengawasi penggunaan hak prerogatif presiden?

Pengawasan dan mekanisme pembatasannya melibatkan lembaga negara sesuai kewenangan masing-masing, seperti DPR, MA, dan mekanisme konstitusional lainnya.


Kesimpulan

Hak prerogatif presiden merupakan kewenangan istimewa yang dimiliki kepala negara dalam menjalankan pemerintahan dan tugas kenegaraan.

Contohnya meliputi pengangkatan dan pemberhentian menteri, pemberian grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, serta pengangkatan duta dan konsul.

Namun, hak tersebut bukan kekuasaan mutlak. Presiden tetap harus menjalankan kewenangannya sesuai UUD 1945, peraturan perundang-undangan, dan prinsip checks and balances agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.