Akurat Logo

Apa Tugas dan Wewenang MPR dalam Pemilihan Wakil Presiden? Begini Proses dan Aturan Hukumnya

Putri Chandra | 17 November 2026, 13:00 WIB
Apa Tugas dan Wewenang MPR dalam Pemilihan Wakil Presiden? Begini Proses dan Aturan Hukumnya
Ilustrasi, tugas dan wewenang MPR dalam pemilihan Wakil Presiden - Gemini

AKURAT.CO Inilah tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam proses pemilihan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden di tengah masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Dalam kondisi ini, MPR berperan memilih Wakil Presiden untuk mengisi jabatan yang kosong berdasarkan dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Namun, perlu dipahami bahwa MPR tidak memiliki kewenangan untuk memilih Wakil Presiden secara bebas dari semua nama kandidat. Prosesnya memiliki ketentuan konstitusional tersendiri.

Baca Juga: Inflasi Medis, Manulife Indonesia Bagikan 5 Langkah Menyiapkan Diri


Tugas MPR dalam Pemilihan Wakil Presiden?

Tugas MPR dalam pemilihan Wakil Presiden adalah menyelenggarakan pemilihan untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden apabila posisi tersebut kosong selama masa jabatan berlangsung.

Kondisi ini dapat terjadi apabila Wakil Presiden meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, atau tidak lagi dapat menjalankan jabatannya sesuai ketentuan konstitusi.

MPR kemudian menggelar sidang untuk memilih satu dari dua calon Wakil Presiden yang diajukan oleh Presiden.


Wewenang MPR dalam Pemilihan Wakil Presiden

Dalam proses tersebut, MPR memiliki beberapa kewenangan, yaitu:

1. Menyelenggarakan sidang paripurna

MPR wajib menggelar sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Baca Juga: DPR Setujui Perpanjangan Pembahasan RUU Statistik

2. Menilai dan memilih calon

MPR berwenang menentukan satu orang dari dua calon yang diajukan Presiden.

3. Melakukan pemungutan suara

Anggota MPR menggunakan hak suaranya untuk menentukan calon yang akan mengisi jabatan Wakil Presiden.

4. Menetapkan Wakil Presiden terpilih

Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden.

5. Menindaklanjuti hasil pemilihan

Wakil Presiden terpilih kemudian dilantik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tersebut tercantum dalam Pasal 46 dan Pasal 47 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya.


Mekanisme Pemilihan Wakil Presiden oleh MPR

Berikut tahapan pemilihan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan di tengah masa pemerintahan:

  1. Terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

  2. Presiden mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR.

  3. Presiden menyampaikan kelengkapan persyaratan kedua calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

  4. MPR menggelar sidang paripurna untuk melakukan pemilihan.

  5. Anggota MPR melakukan pemungutan suara.

  6. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.

Apabila kedua calon memperoleh suara sama, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden berwenang memilih salah satu dari kedua calon tersebut.


FAQ

1. Apa tugas MPR dalam pemilihan Wakil Presiden?

Tugas MPR adalah memilih Wakil Presiden untuk mengisi kekosongan jabatan apabila posisi tersebut kosong di tengah masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

2. Apa dasar hukum MPR memilih Wakil Presiden?

Dasar hukumnya adalah Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

3. Berapa lama batas waktu MPR memilih Wakil Presiden?

MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

4. Siapa yang mengusulkan calon pengganti Wakil Presiden?

Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang paripurna.

5. Apakah rakyat ikut memilih pengganti Wakil Presiden melalui pemilu?

Tidak. Jika terjadi kekosongan jabatan di tengah masa pemerintahan, pemilihan pengganti Wakil Presiden dilakukan oleh MPR, bukan melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat.


Kesimpulan

MPR memiliki tugas dan wewenang konstitusional untuk memilih Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan selama masa pemerintahan berlangsung.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, pemilihan dilakukan melalui sidang MPR dengan mempertimbangkan dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Mekanisme ini menunjukkan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden tidak dilakukan melalui pemilihan umum ulang, melainkan melalui proses konstitusional yang melibatkan Presiden dan MPR.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.