Wamendagri Minta Pemda Perkuat Pengendalian Tembakau di Daerah

AKURAT.CO Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menekankan pentingnya penguatan peran pemerintah daerah (Pemda) dalam pengendalian tembakau melalui penyelarasan regulasi dan penegakan hukum.

Upaya tersebut perlu didukung pemutakhiran data serta kolaborasi lintas sektor, agar kebijakan pengendalian tembakau dapat diterapkan secara efektif di daerah.

"Karena itu, saya mendorong seluruh komunitas dan para pemimpin daerah untuk meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak guna memperkuat gerakan pengendalian tembakau dan memperbarui data prevalensi merokok di setiap daerah," kata Bima saat menghadiri Asia Pacific Subregional 2026: Tobacco Control Leadership Program di Bali, Jumat (13/11/2026).

Baca Juga: Bima Arya Ingatkan Pemda Tegakkan Perda Kawasan Tanpa Rokok: Jangan Dikendalikan Industri Tembakau

Menurutnya, Pemda perlu memahami perkembangan strategi industri tembakau di lapangan. Pemasaran produk tembakau tidak hanya dilakukan melalui penjualan langsung di toko, gerai ritel, dan kafe, tetapi juga melalui pendekatan gaya hidup, termasuk keterlibatan dalam kegiatan olahraga.

Kondisi tersebut menuntut Pemda untuk lebih cermat mengidentifikasi berbagai bentuk promosi yang dapat memengaruhi masyarakat.

Dari sisi regulasi, Bima menegaskan bahwa Kemendagri bertugas memastikan produk hukum yang diterbitkan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota selaras dengan ketentuan nasional.

Keselarasan tersebut diperlukan agar kebijakan pengendalian tembakau dapat diterapkan secara konsisten, termasuk dalam membatasi iklan dan promosi produk tembakau di tempat penjualan. Dia juga mengingatkan adanya potensi intervensi industri tembakau dalam proses penyusunan maupun perubahan regulasi daerah.

Baca Juga: Kunjungi Sumedang, Wamendagri Wiyagus Minta Pemda Perkuat Penanganan TBC hingga Desa

"Standar kebijakannya sudah jelas. Kami mendorong gerakan untuk mencegah iklan produk tembakau di tempat penjualan, misalnya," tegasnya.

Selain penyelarasan regulasi, Bima menyoroti perlunya penegakan hukum terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Menurutnya, keberadaan peraturan belum cukup apabila tidak disertai implementasi dan tindakan nyata di lapangan. Karena itu, kepala daerah perlu memastikan ketentuan KTR dijalankan secara konsisten.

"Kemajuan memang sudah dicapai, tetapi penguatan implementasi masih sangat diperlukan," ujarnya.