Pasokan Batu Bara PLN dan IPP Diproyeksikan Capai 173 Juta Ton pada 2027, Pemerintah Siapkan Penugasan

AKURAT.CO Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik untuk PT PLN dan Independent Power Producer (IPP) bakal berada diangka 173 juta metrik ton pada 2027.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung mengatakan, kebutuhan batu bara untuk PLN dan IPP pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 152 juta ton. Jumlah tersebut akan meningkat pada tahun depan karena adanya tambahan kapasitas PLTU yang mulai beroperasi dan membutuhkan pasokan energi primer.

"Ini kita juga ini akan meningkatkan ini karena ada tambahan PLTU yang masuk ke dalam sistem jadi sehingga 2027 itu nanti ini kebutuhan batubara PLN dan IPP sekitar 173 juta metrik ton,” kata Yuliot saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (13/11/2026).

Baca Juga: ABM Investama Kantongi Kontrak Tambang Batu Bara 500 Juta BCM hingga 2031

Untuk menjamin ketersediaan pasokan, pemerintah menargetkan penetapan penugasan kepada masing-masing produsen batu bara untuk memenuhi kebutuhan PLN dapat dilakukan sebelum akhir 2026.

Yuliot berharap penetapan tersebut dapat memberikan kepastian pasokan batu bara bagi pembangkit listrik, sehingga keandalan sistem kelistrikan nasional tetap terjaga. "Jadi ini kita harapkan sebelum akhir tahun itu nanti sudah ada penetapan penugasan untuk masing-masing produsen batubara suplai kepada PLN,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penerbitan sejumlah besar dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mineral dan batu bara untuk 2027 dapat dimulai pada Desember 2026.

Target tersebut diharapkan terealisasi setelah adanya layanan konsultasi dan pendampingan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) bagi badan usaha pertambangan dalam ajang Minerba Convex 2026.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno mengatakan, kelancaran penerbitan RKAB bergantung pada kesiapan pemerintah sebagai regulator dan kelengkapan dokumen yang disampaikan perusahaan.

“Kalau itu kan antara di satu sisi regulator, pemerintah, dengan perusahaannya. Jadi poin saya Kalau misalnya semua lengkap, harapan kita Desember bisa sudah banyak yang terbit untuk tahun 2027,” kata Tri saat ditemui di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Kamis (29/10/2026) sore.

Tri juga mengonfirmasi bahwa penerbitan RKAB 2027 diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dibandingkan proses untuk tahun 2026. “He’eh (iya lebih cepat),” ujarnya.