Program Bagus tapi Penerapannya Belum Tepat, Prabowo-Gibran Diminta Evaluasi Menyeluruh

AKURAT.CO Sejumlah program pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinilai memiliki tujuan yang baik, tetapi penerapannya masih menghadapi berbagai persoalan.

Evaluasi menyeluruh dinilai perlu dilakukan, terutama terhadap kebijakan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Pengamat BUMN Herry Gunawan mengatakan, keberhasilan program pemerintah tidak cukup diukur dari target atau capaian di atas kertas.

Pelaksanaannya juga perlu dilihat dari ketersediaan barang, keterjangkauan harga, keamanan kualitas, serta keberlanjutan pengelolaannya.

Empat indikator tersebut, menurut Herry, dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan program pemerintah di sektor pangan dan energi berdasarkan ketentuan perundang-undangan maupun praktik internasional.

"Pertama itu adalah ketersediaan, yang artinya barangnya ada. Kedua, memenuhi unsur keterjangkauan, artinya harganya bisa dijangkau oleh masyarakat. Ketiga, keamanan, yang berarti kualitas barangnya baik. Dan terakhir sustainability, bahwa barangnya itu terkelola dengan baik secara berkelanjutan," kata Herry dalam diskusi PWJ Forum di Logika Kopi Bangka, Jakarta, Sabtu (24/10/2026).

Herry menyoroti klaim surplus beras yang berulang kali disampaikan Kementerian Pertanian.

Menurutnya, surplus secara nasional belum tentu mencerminkan ketahanan pangan yang kuat apabila masyarakat di sejumlah daerah masih menghadapi kelangkaan.

"Kementerian Pertanian berulang kali menyatakan bahwa kita surplus beras, di atas kertas, iya. Tapi pertanyaannya kenapa masih terjadi kelangkaan di tempat-tempat lain? Artinya apa? Ada masalah besar pada keterjangkauan atau pada ketersediaan yang tidak merata. Di sini ada masalah distribusi, jadi artinya ketahanan pangan itu tetap lemah. Bahwa kita surplus mungkin saja," ujarnya.

Ia menilai, persoalan distribusi dan pemerataan pasokan perlu menjadi perhatian agar capaian produksi beras dapat dirasakan masyarakat secara merata.

Selain pangan, Herry menilai pelaksanaan kebijakan ketahanan energi juga menghadapi persoalan.

Salah satu hal yang disorotnya adalah perubahan peran Lemigas, yang menurutnya tidak lagi hanya berkaitan dengan pengawasan kualitas bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga menjalankan fungsi sebagai importir minyak.

Sebelumnya, ia menjelaskan, Lemigas berperan dalam mengukur dan memeriksa kualitas BBM, termasuk memastikan kesesuaian produk dengan standar yang ditetapkan serta melakukan pengecekan kualitas di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

"Namun mulai tahun 2026, Lemigas itu jadi importir minyak. Pertanyaannya apakah masih bisa dipercaya Lemigas kalau kayak begitu. Ini menurut saya adalah kemunduran," ungkapnya.

Herry juga menyoroti kelangkaan BBM di sejumlah daerah yang menyebabkan antrean panjang di SPBU. Ia mencontohkan kondisi yang baru terjadi di Bali dan mulai merambat ke Jawa Timur.

"Kelangkaan-kelangkaan BBM ini, ini sudah jelas," katanya.

Menurut Herry, persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menjalankan agenda ketahanan energi.

Persoalan lain yang disoroti Herry adalah inflasi pada kelompok pengeluaran yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Ia menyebut inflasi sektor transportasi mencapai 4,84 persen, sedangkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 4,37 persen.

Menurutnya, kenaikan harga pada kedua kelompok tersebut berpotensi menambah beban masyarakat karena berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari dan mobilitas.

"Ini dua komoditas yang krusial, artinya yang melekat di dalam kehidupan masyarakat. Ini nyaris, menurut saya, itu gagal dalam mengimplementasikan, menjalankan, apa yang sudah dicita-citakan oleh Presiden Prabowo, sejak dia dilantik. Ketahanan pangan, ketahanan energi. Jadi ini perlu ada evaluasi besar," kata Herry.

Baca Juga: Kabar Duka, Mantan Panglima TNI Widodo AS Meninggal Dunia