Kemendagri Siapkan Tim Evaluasi Penanganan Kenaikan Harga Cabai

AKURAT.CO Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan tim untuk memantau perkembangan harga cabai di daerah, sekaligus mengevaluasi penanganan kenaikan harga komoditas tersebut.

Langkah ini dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan pemerintah daerah (Pemda), terutama di wilayah yang mengalami kenaikan harga cabai dan telah menerima bantuan dari pemerintah.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, mengatakan komoditas cabai rawit dan cabai merah menjadi perhatian pemerintah. Sehingga, kenaikan harganya perlu ditangani agar tetap terjangkau oleh masyarakat.

Baca Juga: Harga Emas Perhiasan Hari Ini, 19 Oktober 2026: Cek Daftar Lengkapnya

Untuk menindaklanjuti kondisi tersebut, Kemendagri menyiapkan lima tim yang akan turun ke daerah. Tim tersebut akan memeriksa perkembangan penanganan kenaikan harga cabai, termasuk meninjau hasil bantuan Kementan berupa bibit, pupuk, sarana produksi pertanian (saprodi), dan dukungan lainnya.

"Kami membentuk lima tim, Pak, lima tim untuk berangkat ke daerah yang (harga) cabainya tinggi dan mendapatkan bantuan dari Kementan, baik itu bibit, pupuk, saprodi, dan lain sebagainya. Kami ingin melihat sejauh mana perkembangan atau hasilnya," kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan Pemda terhadap Program 3 Juta Rumah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Dalam pelaksanaannya, setiap tim akan berkoordinasi dengan perwakilan Kementan dan Pemda setempat. Pemantauan tersebut juga ditujukan untuk mengidentifikasi kendala serta mengevaluasi langkah yang telah dilakukan Pemda dalam merespons kenaikan harga cabai.

Baca Juga: Jasa Marga Raih Dua Penghargaan IICD Corporate Governance, Perkuat Komitmen Tata Kelola

Dia turut mengingatkan pentingnya pemantauan langsung terhadap harga di pasar. Menurutnya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu mengetahui kondisi harga aktual agar langkah pengendalian yang diambil sesuai dengan situasi di lapangan.

"Ini untuk masyarakat. Nomor satu adalah bahwa harga-harga dapat terjangkau. Ini kewajiban kita," ujarnya.

Melalui pemantauan dan evaluasi tersebut, Kemendagri berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat upaya pengendalian harga. Khususnya untuk komoditas yang mengalami kenaikan signifikan, sehingga keterjangkauan harga bagi masyarakat tetap menjadi perhatian bersama.