94 Pengungsi di NTT Meninggal, Pemerintah Harus Audit Pengelolaan Pengungsian

AKURAT.CO Pemerintah diminta melakukan audit terhadap kondisi dan pengelolaan tempat pengungsian di Nusa Tenggara Timur (NTT), setelah dilaporkan 94 pengungsi meninggal dunia.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius. Sebab berdasarkan informasi yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban yang meninggal di pengungsian disebut lebih banyak dibandingkan korban yang meninggal akibat gempa.

"Kita tentu sangat prihatin ya, kalau melalui apa yang disampaikan oleh BNPB artinya lebih banyak korban gempa yang meninggal di pengungsian dibandingkan yang meninggal akibat dari gempa itu sendiri. Sehingga harus ada audit ya terkait dengan kondisi di tempat pengungsian itu sendiri," kata Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Baca Juga: Jokowi Tiba di NTT, Langsung Bergerak ke Pulau yang Diterjang Gempa

Menurutnya, audit diperlukan untuk mengetahui persoalan yang terjadi di lokasi pengungsian, khususnya terkait kondisi kesehatan dan penanganan terhadap para pengungsi. "Apakah ada permasalahan di sana, permasalahan kesehatan yang banyak itu seperti apa, dan penanganannya sampai ini sudah seperti apa gitu kan," ujarnya.

Apabila jumlah korban meninggal di pengungsian lebih banyak dibandingkan korban yang meninggal akibat bencana, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang perlu dievaluasi dalam pengelolaan tempat pengungsian.

"Karena kalau misalkan dikatakan sekali lagi, lebih banyak orang yang meninggal di pengungsian dibandingkan karena akibat bencana itu sendiri, berarti sepertinya permasalahannya ada di pengelolaan pengungsian yang kurang baik ya, kurang ideal," tuturnya.

Karena itu, Charles meminta pemerintah segera mengidentifikasi berbagai persoalan yang terjadi di tempat pengungsian. Menurutnya, evaluasi tersebut perlu melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BNPB, hingga pemerintah daerah.

Baca Juga: Bulog Siapkan Tambahan 75 Ribu Ton Beras untuk NTT

"Jadi saya berharap pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BNPB, dan juga pemerintah daerah bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di pengungsian pada saat ini, agar di kemudian hari tidak bertambah jumlah korban meninggal," katanya.

Evaluasi terhadap penanganan pengungsi juga penting menjadi pembelajaran bagi pemerintah dalam menghadapi bencana berikutnya. Kesiapan pemerintah tidak hanya diperlukan dalam menangani bencana, tetapi juga dalam memastikan tempat pengungsian dikelola secara layak.

"Dan juga menjadi pembelajaran ketika terjadi bencana lagi, maka pemerintah sudah bisa lebih siap, bukan saja dalam menangani bencananya, tetapi bagaimana bisa mengelola tempat pengungsian dengan baik," ujarnya.