Wamensos Tegaskan Program Sekolah Rakyat Harus Dikawal dari Hulu ke Hilir

AKURAT.CO Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat harus dikawal dari hulu ke hilir sebagai program prioritas pemerintah.
Untuk itu, pengawasan dan evaluasi harus berjalan simultan guna memastikan program berjalan lancar dan menghadirkan manfaat nyata bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
"Sekolah Rakyat harus dikawal sebagai Program Strategis Nasional," ujar Agus Jabo sebagai respons terhadap hasil evaluasi 14 Sekolah Rakyat permanen, dikutip Jumat (11/9/2026).
Baca Juga: Agus Jabo Semangati Siswa Sekolah Rakyat: Kesedihan Kalian Harus Jadi Energi untuk Bangkit
Dia mengatakan, hasil pemantauan tidak boleh berhenti pada laporan, tetapi ditindaklanjuti melalui keputusan dan langkah penyelesaian yang jelas, terukur, serta dapat dipantau hingga tuntas.
Pemantauan terhadap 14 titik Sekolah Rakyat permanen tersebut mencakup sejumlah aspek penyelenggaraan. Di antaranya perizinan dan legalitas, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, peserta didik, operasional, serta pengawasan.
Hasil pemantauan memberikan gambaran pola persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat permanen. Pola tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pemetaan masalah, keputusan yang diperlukan, penanggung jawab, hingga batas waktu penyelesaian.
"Dari situ kemudian kita bisa memiliki rekomendasi-rekomendasi, apa masalahnya, apa akar masalahnya, apa keputusan yang diperlukan, siapa penanggung jawabnya, kapan harus diselesaikan, bagaimana mekanisme pemantauannya," ujarnya.
Pola kerja tersebut penting, karena Sekolah Rakyat sebagai Program Strategis Nasional memiliki tantangan yang masih sangat besar. Saat ini misalnya, Sekolah Rakyat baru menampung sekitar 43.000 anak dari sekitar 4,1 juta anak yang belum sekolah, tidak sekolah, maupun putus sekolah.
Untuk memastikan hasil pemantauan berdampak terhadap penyelenggaraan program, Agus Jabo menyampaikan tujuh pesan kepada Gugus Tugas Pengendalian Sekolah Rakyat.
Pertama, masa transisi menuju Sekolah Rakyat Permanen harus menjadi perhatian khusus. Kedua, pengelolaan keuangan dan aset harus menjadi prioritas pengendalian. Ketiga, jangan menunggu masalah menjadi temuan. Keempat, harus ada mekanisme eskalasi atas permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat satuan kerja.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1KDM dan Pramono Anung Sambangi Istana Pakai Dasi Biru di Tengah Kabar Gibran Mundur, Ada Apa?
- 2Moto3 Qatar: Hiroshi Aoyama Puji Manajemen Ban Veda Ega Pratama di Lusail
- 3Hotman Paris Bongkar Kejanggalan Putusan MK soal Ijazah Gibran: Tidak Berwenang, Kok Bahas Substansi?
- 4Cek BSU November 2026 Pakai NIK KTP, Benarkah Bantuan Rp900 Ribu Sudah Cair?
- 5Kalender Jawa 8 November 2026: Watak Weton Minggu Dikenal Pekerja Keras
- 6Gerakan Indonesia Baru Jadikan Sekretariat Wapres Posko Perlawanan Politik
- 7Tiga Kader PSI di Kabinet Prabowo Kompak Mundur dari Partai, Bestari Barus: Kami Terima, Tapi Merasa Kehilangan
- 8Mensesneg: Presiden Prabowo Tidak Menolak Niat Pengunduran Diri Wapres Gibran
- 9Dugaan Makar Diusut, Kepala Bakom: Prabowo Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu
- 10Prabowo Terima Surat Kepercayaan 11 Duta Besar LBBP Negara Sahabat, Ini Daftarnya








