Anggaran MBG di 2027 Diperkirakan Turun Jadi Rp174 Triliun, Kualitas Dipastikan Tetap Dijaga

AKURAT.CO  Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memperkirakan alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 akan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. 

Meski demikian, dia menegaskan penurunan anggaran tidak akan mengurangi kualitas layanan maupun pemenuhan gizi bagi penerima manfaat. Perhitungan kebutuhan anggaran dilakukan berdasarkan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibutuhkan serta cakupan penerima program.

"Kalau MBG pasti turun," kata Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Baca Juga: Brigjen LMI Ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi MBG, Peran Kolonel TNI Diusut Jampidmil

Dia menjelaskan, kebutuhan SPPG diperkirakan hanya sekitar 21 ribu titik, meski sebelumnya sempat diproyeksikan mencapai 27 ribu titik.

"Yang pertama kita ingin melihat dulu dari 27 ribu titik SPPG, seharusnya itu kan 21 ribu kebutuhannya. Oke, satu. Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk, seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun," ujarnya.

Dengan perhitungan tersebut, dia memperkirakan total kebutuhan anggaran MBG pada 2027 berada di kisaran Rp174 triliun atau lebih rendah dibandingkan alokasi tahun ini yang mencapai sekitar Rp268 triliun.

"Yes," jawabnya saat ditanya apakah anggaran MBG 2027 akan lebih kecil dibanding tahun ini.

Meski anggarannya diperkirakan menurun, Said menegaskan fokus utama pemerintah dan DPR adalah menjaga efektivitas pelaksanaan program, terutama dari sisi tata kelola dan kualitas makanan bergizi yang diterima masyarakat.

Baca Juga: Wali Murid di Cikeas Nilai Program MBG Ringankan Beban Orang Tua

"MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa, tapi ketika turun, 'Lah kok turun?' Bukan. Tapi yang penting, menjaga kualitas. Yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu kualitasnya akan tetap terjaga," tegasnya.

Saat ditanya besaran penurunan anggaran, dia mengakui nilainya cukup signifikan apabila mengacu pada proyeksi tersebut. Meski demikian, angka tersebut masih berupa proyeksi dan belum menjadi keputusan final.

Menurutnya, pembahasan bersama pemerintah masih akan berlangsung sebelum ditetapkan dalam APBN 2027. "Diketoknya nanti di bulan September. Kalau diketok sekarang palunya juga nggak laku. Masa Banggar sendiri yang ngetok? Kan harus sama pemerintah," pungkasnya.