Dunia Harus Hukum Israel Atas Tewasnya Tiga Prajurit TNI di Lebanon

AKURAT.CO Dunia internasional didorong untuk menjatuhkan sanksi tegas terhadap Israel, menyusul serangan yang menewaskan tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB di Lebanon.
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menyampaikan duka mendalam atas gugurnya prajurit TNI, serta mengecam tindakan militer Israel yang berulang kali menyerang pasukan penjaga perdamaian.
"Kita berduka atas delapan korban prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian atas nama PBB di Lebanon. Tiga prajurit kita meninggal dan lima orang mengalami luka-luka. Aksi penyerangan tentara Israel terhadap pasukan perdamaian PBB menunjukkan mereka merasa berdiri di atas hukum," jelasnya, kepada wartawan, Jumat (3/4/2026).
Said mengungkapkan, sejak Oktober 2024, serangan Israel terhadap pasukan dan fasilitas PBB di Lebanon telah terjadi sebanyak 25 kali. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya impunitas terhadap tindakan Israel.
"Tragedi berulang yang dilakukan oleh Israel ini seolah mendapatkan impunitas. Seperti halnya mereka melakukan kejahatan kemanusiaan di Gaza, Palestina. Dunia dan PBB seolah tak kuasa menahan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel," ujarnya.
Baca Juga: PBB Ungkap Hasil Penyelidikan Awal Gugurnya TNI di Lebanon, Sebut Ada Ranjau di Tengah Jalan!
Said menilai insiden tewasnya prajurit TNI harus menjadi momentum bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bertindak lebih tegas.
"Terbunuhnya tiga orang prajurit TNI dan lima lainnya luka-luka harus menjadi momentum bagi PBB untuk bertindak lebih tegas dan nyata terhadap Israel sebagai pembuktian organisasi ini masih berfungsi," katanya.
Said pun mendesak agar Israel dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan pelanggaran berat hukum internasional. Termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi.
Selain juga menuntut pertanggungjawaban langsung Israel atas insiden yang menewaskan prajurit TNI. Termasuk pengakuan atas serangan, permintaan maaf resmi di forum PBB, serta kesiapan menghadapi proses hukum internasional.
Lebih lanjut, Said mendorong negara-negara di dunia untuk mengambil langkah diplomatik dengan mengisolasi Israel. Termasuk memutus hubungan kerja sama di berbagai bidang.
"Keberadaan Israel telah menjadi beban dunia. Menyerukan berbagai negara untuk memutuskan hubungan diplomatik dan kerja sama berbagai bidang dengan Israel," ujarnya.
Said juga menyinggung keputusan Majelis Umum PBB pada September 2025 yang mendukung solusi dua negara, yakni Palestina dan Israel sebagai negara berdaulat dan meminta agar keputusan tersebut segera direalisasikan.
Said mengajak masyarakat internasional, termasuk rakyat Israel, untuk mendorong pemerintahnya menghentikan tindakan kekerasan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.
"Rakyat Israel harus menuntut pemerintahnya melakukan hal ini, atau mereka akan semakin dikucilkan oleh dunia," katanya.
Baca Juga: Kejam! Israel Akan Hancurkan Semua Rumah Warga Lebanon di Dekat Perbatasan
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Cara Cek Penerima BSU Kemnaker 2026 Pakai NIK, Begini Status Link Resminya
- 2Soal Gugatan Syarat Pendidikan Gibran ke MK, Margarito Kamis: Saya Tak Mengerti Kenapa Disidangkan
- 3Setelah 'Cabut' dari Timnas Portugal, Masa Depan Cristiano Ronaldo dalam Ketidakpastian
- 4Trump Siapkan Tambahan 10.000 Pasukan AS ke Timur Tengah, Senator Desak Kongres Hentikan Dana Perang Iran
- 5Prediksi Belgia vs Turki 3 Oktober 2026: Susunan Pemain, H2H, dan Skor
- 6Asian Games: Indonesia Berpeluang Raih 5 Emas Besok, Padel Salah Satunya!
- 7Moto3 Jepang: Tanpa Alasan! Hiroshi Aoyama Tuntut Veda Ega Pratama dan Zen Mitani All Out di 'Kandang'
- 8Dokumen Pendidikan Gibran Dilaporkan ke Bareskrim, Keaslian Syarat Cawapres 2024 Jadi Sorotan
- 9Rocky Gerung Minta Buruh Kawal RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Jangan Mundur jika Berhadapan Kekuasaan
- 10Hanya Kompromi Politik, Fahri Hamzah Tantang DPR Tetapkan Ambang Batas Parlemen Nol atau 20 Persen









