PBNU Akan Gelar Muktamar NU Pasca Gus Yahya Dilengserkan

AKURAT.CO Organisasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali memasuki fase krusial setelah Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, menegaskan bahwa Muktamar akan segera digelar menyusul pemberhentian Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dari kursi Ketua Umum.

Dalam siaran pers pada Sabtu (29/11/2025), Miftachul menyampaikan bahwa langkah percepatan Muktamar merupakan bagian dari upaya memastikan PBNU berjalan normal dan konstitusional.

"Bahwa untuk memastikan berjalannya roda organisasi secara normal, makan akan dilaksanakan rapat pleno atau muktamar dalam waktu segera," katanya.

Miftachul menegaskan bahwa sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, Gus Yahya tidak lagi menduduki jabatan Ketua Umum PBNU. Ia menekankan bahwa kepemimpinan PBNU kini sepenuhnya berada di tangan Rais Aam.

"Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam," katanya lagi.

Baca Juga: Soal Pergantian Ketum PBNU, Gus Ipul Manut Keputusan Syuriyah sebagai Pimpinan Tertinggi

Selain itu, Rais Aam juga akan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) guna menelusuri berbagai informasi yang beredar tentang dinamika internal PBNU beberapa waktu terakhir. Tugas tim tersebut diarahkan untuk memastikan keakuratan data dan mencegah simpang siur informasi.

“Untuk mendapatkan kesahihan informasi, akan dibentuk Tim Pencari Fakta yang bekerja secara utuh dan mendalam,” ujar Miftachul.

Ia menunjuk KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir sebagai pengarah tim. Guna memastikan proses bekerja optimal, implementasi Digdaya Persuratan Tingkat PBNU ditangguhkan sementara hingga investigasi rampung, meski penerapannya di PWNU dan PCNU tetap berjalan normal.

Di tengah situasi internal yang memanas, Miftachul kembali mengingatkan pentingnya nilai-nilai Khittah NU agar setiap langkah organisasi tetap berada dalam bingkai kemaslahatan. Ia menyerukan agar semua pihak menahan diri dan menjaga akhlak organisasi.

“Semua pihak harus mengedepankan kepentingan bersama, menjaga akhlak yang mulia, dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak,” ucapnya. Seruannya ditutup dengan ajakan bermunajat agar Allah memberikan jalan keluar terbaik bagi PBNU.

Sementara itu, Gus Yahya dalam pernyataannya menolak keputusan pemberhentian tersebut. Ia menyebut surat edaran bernomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Dalam konferensi pers, ia menyatakan, “Proses yang dilakukan oleh sejumlah pihak, dalam hal ini rapat harian Syuriyah yang menyatakan memberhentikan saya itu adalah proses yang inkonstitusional, tidak bisa diterima karena Syuriyah tidak punya wewenang untuk itu.”

Gus Yahya menegaskan bahwa Ketua Umum PBNU hanya dapat diberhentikan melalui forum Muktamar. Dalam kapasitasnya, ia menganggap dirinya masih sah sebagai Ketua Umum hingga ada keputusan Muktamar.

“Maka sampai hari ini secara konstitusional saya tetap dalam jabatan sebagai ketua umum sesuai dengan fungsi saya, fungsi efektif,” tegas Miftachul.

Ketegangan ini menempatkan PBNU dalam dua kubu klaim kepemimpinan yang sama-sama mengacu pada legalitas AD/ART. Di satu sisi, Rais Aam menyatakan bahwa kepemimpinan PBNU kini berada di bawah Syuriyah.

Di sisi lain, Gus Yahya menilai langkah pemberhentian itu tidak sesuai mekanisme organisasi. Situasi ini menambah panjang daftar dinamika internal PBNU sejak beberapa pekan terakhir, mulai dari perdebatan keabsahan rapat, pergeseran jabatan, hingga polemik persuratan digital.

Baca Juga: Syuriah PBNU: Tak Ada Pemecatan Gus Ipul, Pemecatan Gus Yahya Sah

Di tengah ketegangan tersebut, sejumlah tokoh NU menyerukan agar seluruh pihak kembali merujuk pada aturan organisasi serta menjaga ketenangan di akar rumput nahdliyin. Proses menuju Muktamar dalam waktu dekat dipandang sebagai jalan keluar yang paling konstitusional guna menentukan legitimasi kepemimpinan PBNU secara final.

Dengan situasi yang terus bergerak cepat, Muktamar mendatang dipastikan menjadi momen penting bagi masa depan organisasi. Semua mata kini tertuju pada langkah PBNU dalam mengurai kerumitan, memulihkan soliditas, dan memastikan roda organisasi kembali berjalan sesuai Khittah.