Lestari Moerdijat: Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Inklusif Harus Segera Diwujudkan

AKURAT.CO Tata kelola pemerintahan yang inklusif serta memiliki perspektif disabilitas harus segera diwujudkan sebagai bagian dari amanat konstitusi yang mewajibkan perlindungan bagi setiap warga negara.
"Kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang berperspektif disabilitas merupakan pekerjaan rumah bersama yang harus segera dituntaskan," ujar Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/2/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Lestari saat beraudiensi dengan komunitas penyandang disabilitas di Bali, Jumat (31/1/2025).
Audiensi ini melibatkan berbagai organisasi, seperti Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi Bali, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Bali, dan Persatuan Tunanetra Indonesia Provinsi Bali, di Denpasar.
Menurut Lestari, masih banyak kendala yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan publik, perbankan, transportasi, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya.
Baca Juga: Mensesneg: Retreat Kepala Daerah Pakai Dana Negara
Hal ini, kata dia, harus segera diatasi agar mereka dapat memperoleh hak yang sama sebagai warga negara.
"Berbagai kendala ini harus menjadi perhatian serius bagi pemangku kepentingan di daerah," tegas Lestari.
Ia juga menyoroti bahwa banyak daerah belum memiliki peraturan yang mampu mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Rerie, sapaan akrab Lestari, menegaskan bahwa perjuangan untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus dilakukan secara kolektif, tanpa memandang perbedaan politik, ras, maupun agama.
"Semua pihak harus bersama-sama mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak yang setara bagi penyandang disabilitas, yang merupakan bagian dari warga negara Indonesia," ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini.
Dengan adanya perhatian lebih dari pemerintah daerah serta regulasi yang lebih inklusif, diharapkan penyandang disabilitas dapat hidup dengan lebih mandiri dan setara di tengah masyarakat.
Baca Juga: Kinerja Raffi Ahmad Jadi Utusan Khusus Presiden Kena Sentil Netizen
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1KDM dan Pramono Anung Sambangi Istana Pakai Dasi Biru di Tengah Kabar Gibran Mundur, Ada Apa?
- 2Moto3 Qatar: Hiroshi Aoyama Puji Manajemen Ban Veda Ega Pratama di Lusail
- 3Hotman Paris Bongkar Kejanggalan Putusan MK soal Ijazah Gibran: Tidak Berwenang, Kok Bahas Substansi?
- 4Cek BSU November 2026 Pakai NIK KTP, Benarkah Bantuan Rp900 Ribu Sudah Cair?
- 5Kalender Jawa 8 November 2026: Watak Weton Minggu Dikenal Pekerja Keras
- 6Gerakan Indonesia Baru Jadikan Sekretariat Wapres Posko Perlawanan Politik
- 7Tiga Kader PSI di Kabinet Prabowo Kompak Mundur dari Partai, Bestari Barus: Kami Terima, Tapi Merasa Kehilangan
- 8Mensesneg: Presiden Prabowo Tidak Menolak Niat Pengunduran Diri Wapres Gibran
- 9Dugaan Makar Diusut, Kepala Bakom: Prabowo Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu
- 10Prabowo Terima Surat Kepercayaan 11 Duta Besar LBBP Negara Sahabat, Ini Daftarnya








