Cegah Penyalahgunaan, Kartu Gratis Transportasi Pencari Kerja Jakarta Harus Punya Batas Waktu

AKURAT.CO Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diusulkan membatasi masa berlaku Kartu Layanan Gratis (KLG) transportasi bagi pencari kerja untuk mencegah penyalahgunaan subsidi.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai, pembatasan diperlukan karena status pencari kerja dapat berubah sewaktu-waktu setelah seseorang memperoleh pekerjaan. Karena itu, mekanisme pengawasan perlu disiapkan sejak awal.

KLG direncanakan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Program ini ditujukan untuk membantu pencari kerja mengakses transportasi publik secara gratis.

Djoko mengusulkan agar masa berlaku kartu ditetapkan selama tiga hingga enam bulan. Perpanjangan dapat diberikan maksimal satu kali apabila pemegangnya masih berstatus pencari kerja.

"Validitas kartu harus ditetapkan berbasis periode, misalnya berlaku selama tiga hingga enam bulan dan hanya dapat diperpanjang maksimal satu kali jika pemegang kartu terbukti masih belum bekerja," ujar Djoko saat dihubungi, Minggu (25/10/2026).

Selain pembatasan masa berlaku, ia menilai data penerima perlu diintegrasikan dengan sistem resmi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta serta data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pengawasan juga dapat diperkuat melalui integrasi data dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan mekanisme tersebut, penerima yang telah bekerja dan tercatat membayar iuran melalui perusahaan dapat diketahui.

"Ketika seseorang tercatat bekerja dan iurannya dibayarkan perusahaan, hak menggunakan KLG perlu otomatis dinonaktifkan," jelasnya.

Untuk mencegah kartu dialihkan kepada orang lain, Djoko mengusulkan penggunaan kartu yang memuat identitas dan foto pemilik.

Alternatif lainnya, kartu dapat diintegrasikan dengan aplikasi ponsel melalui pemindaian biometrik atau kode QR dinamis.

Baca Juga: Rebah di Sesi Latihan, Vincent Kompany Diperkirakan Absen Pimpin Bayern Munchen Hitungan Minggu