Solusi Kemacetan Jabodetabek: Perluasan Transportasi Umum Hingga ke Perumahan

AKURAT.CO Jakarta dan kawasan sekitarnya terus bergulat dengan kemacetan akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi.

Salah satu solusinya adalah memperluas akses transportasi umum hingga ke kawasan perumahan.

Saat ini, pemerintah mulai membuka sejumlah rute baru Transjabodetabek untuk menghubungkan permukiman di Bodetabek dengan pusat aktivitas di Jakarta. Namun, apakah langkah ini cukup efektif?

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, mengatakan, minimnya akses angkutan umum di kawasan perumahan memaksa masyarakat untuk membeli kendaraan pribadi.

"Beban masyarakat semakin berat. Mereka bukan hanya harus membeli rumah yang makin mahal, tetapi juga kendaraan bermotor karena tidak ada transportasi umum yang menjangkau permukiman mereka," ujar Djoko.

Baca Juga: Tingkat Kecelakaan dan Korban Meninggal Dunia Saat Lebaran 2025 Turun Signifikan

Ia menyoroti bahwa sebelum era 1990-an, pembangunan kawasan perumahan selalu diimbangi dengan layanan transportasi umum.

Kini, banyak angkutan kota yang dulu menghubungkan perumahan dengan pusat kota sudah hilang.

Akibatnya, jumlah pengguna kendaraan pribadi terus meningkat.

Berdasarkan data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), dari total penduduk Jabodetabek yang mencapai 31,6 juta jiwa, hanya 25,18 persen yang memiliki akses mudah ke angkutan umum.

Sebagai langkah awal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membuka empat rute baru Transjabodetabek, yaitu:

1. Vida Bekasi – Cawang, Jakarta
2. Kota Wisata Cibubur – Cawang, Jakarta
3. Alam Sutera – Blok M, Jakarta
4. Binong – Grogol, Jakarta

Selain itu, layanan JR Connexion (JRC) yang sejak 2017 melayani 23 kawasan perumahan, kini akan ditambah hingga 117 titik di Jabodetabek, dengan target 40 titik baru tahun ini.

Menurut Djoko, penambahan ini langkah positif, tetapi belum cukup. Ia menilai bahwa kebijakan perlu lebih komprehensif, termasuk:

- Menjadikan transportasi umum sebagai syarat wajib dalam pembangunan perumahan. 

- Menetapkan kebijakan insentif bagi pengembang yang menyediakan akses angkutan umum. 

- Mengoptimalkan layanan angkutan pengumpan (feeder) menuju stasiun KRL, LRT, atau halte bus utama.

Akademisi dari Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata ini, menyebutkan, integrasi transportasi umum dan permukiman telah diterapkan di banyak negara maju.

"Di Singapura, setiap kawasan perumahan memiliki akses mudah ke MRT atau bus feeder. Jepang juga memastikan bahwa transportasi umum selalu tersedia di dekat perumahan. Ini yang masih kurang di Indonesia," jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya Electronic Road Pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar di Jakarta untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Baca Juga: WHO Kutuk Serangan Israel yang Tewaskan Petugas Medis Palestina di Gaza

"Kalau ingin masyarakat beralih ke transportasi umum, sediakan dulu layanan yang nyaman. Setelah itu, barulah kebijakan pembatasan kendaraan pribadi seperti ERP bisa diterapkan," tambahnya.

Selain memperluas rute Transjabodetabek dan JR Connexion, pemerintah perlu mendorong kebijakan yang mewajibkan pengembang perumahan untuk menyediakan akses transportasi umum.

"Kalau sekarang, orang beli rumah harus sekalian beli motor atau mobil. Ke depan, beli rumah harusnya juga berarti dapat akses transportasi umum," pungkas Djoko.

Perubahan ini memang tidak instan, tetapi jika tidak dimulai dari sekarang, kemacetan Jabodetabek hanya akan semakin parah.