Kerja Sama RI-China Makin Luas, Pemerintah Perkuat Kemampuan Negosiasi

AKURAT.CO Pemerintah Indonesia memperkuat kemampuan aparatur dalam melakukan negosiasi ekonomi internasional.

Langkah ini dinilai penting di tengah semakin luasnya agenda kerja sama ekonomi Indonesia dengan China, mulai dari perdagangan dan investasi hingga hilirisasi, transisi energi, teknologi, dan e-commerce.

Penguatan kapasitas tersebut dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui program Seminar on Enhancing Negotiation Capacity and Skills for Indonesian Officials di Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Sebanyak 32 pegawai Kemenko Perekonomian akan mengikuti pelatihan selama 14 hari yang diselenggarakan Academy for International Business Officials (AIBO) di bawah kerja sama pemerintah Indonesia dan Kementerian Perdagangan China atau Ministry of Commerce (MOFCOM).

Baca Juga: KEK Sumut Didorong Jadi Gerbang Integrasi Ekonomi IMT-GT

Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, kemampuan negosiasi dibutuhkan agar aparatur tidak hanya menjalankan prosedur rutin, tetapi mampu mencari terobosan dalam proses kerja sama ekonomi internasional.

“Pelatihan ini kami siapkan agar para pegawai terbiasa berpikir non-business as usual, sehingga mampu menciptakan terobosan-terobosan untuk mempercepat program Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Susiwijono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Pelatihan tersebut berlangsung dalam konteks target pembangunan nasional yang cukup besar. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju 8% pada 2029 serta pendapatan nasional bruto per kapita mencapai USD8.000.

Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah membutuhkan investasi, akses pasar, hilirisasi, serta alih teknologi. Sejumlah kepentingan tersebut tidak hanya ditentukan melalui kebijakan domestik, tetapi juga melalui proses perundingan dengan mitra ekonomi internasional.

Karena itu, kemampuan aparatur dalam menyiapkan posisi runding dan menjalankan perundingan menjadi bagian dari kapasitas pemerintah dalam mengawal kepentingan ekonomi nasional.

Baca Juga: Kemenkop Dorong Koperasi Penuhi Sertifikasi Internasional untuk Ekspor

Kemenko Perekonomian memiliki peran dalam koordinasi kerja sama ekonomi dan investasi, termasuk penyiapan posisi runding, pelaksanaan perundingan perjanjian kerja sama ekonomi internasional, hingga pengamanan kepentingan nasional dalam berbagai kesepakatan.