State-Guided Capitalism Jadi Kunci Stabilitas Ekonomi Indonesia

AKURAT.CO Pengusaha dan aktivis ekonomi, Azka Aufary Ramli, menilai, pendekatan state-guided capitalism atau kapitalisme terpandu negara merupakan arah kebijakan paling realistis untuk menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Azka menyatakan, dunia saat ini tidak lagi berada dalam era pasar bebas tanpa batas. Kompetisi antarnegara semakin intens, ditandai proteksionisme, perebutan teknologi, serta gangguan rantai pasok global.

“Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai pengarah strategis—bukan untuk mematikan pasar, tetapi memastikan pertumbuhan berjalan stabil, berdaulat, dan berpihak pada kepentingan nasional,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (16/2/2026).

Menurut Azka, konsep state-guided capitalism menempatkan negara sebagai orkestrator pembangunan yang menetapkan arah jangka panjang, menjaga sektor-sektor vital, serta menciptakan ekosistem usaha yang sehat bagi swasta dan UMKM.

Ia menilai model tersebut terbukti efektif di sejumlah negara Asia Timur yang mampu melakukan transformasi ekonomi secara cepat sekaligus menjaga stabilitas.

“Tidak ada negara besar yang tumbuh dari pasar bebas murni tanpa arah strategis. Negara-negara sukses justru berani melakukan intervensi pada sektor kunci,” katanya.

Azka menambahkan, karakteristik Indonesia sebagai negara kaya sumber daya alam, berpenduduk besar, dan memiliki kesenjangan wilayah, menuntut pendekatan yang mampu menyeimbangkan efisiensi pasar dengan perlindungan kepentingan nasional.

Ia mencontohkan kebijakan hilirisasi sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur sebagai bukti konkret peran negara dalam mengarahkan transformasi ekonomi.

Baca Juga: Enam Bulan Konsumsi MBG, Posyandu Buktikan Gizi Bumil-Busui dan Balita di Sumba Membaik

Kebijakan tersebut dinilai meningkatkan nilai tambah domestik, membuka lapangan kerja, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

“Hilirisasi membuktikan intervensi negara yang tepat mampu mengubah struktur ekonomi dari berbasis komoditas mentah menjadi industri bernilai tambah tinggi,” tegasnya.

Stabilitas di Tengah Ketidakpastian

Azka mengingatkan, pertumbuhan tanpa stabilitas hanya akan menciptakan kerentanan terhadap krisis. Liberalisasi ekonomi tanpa penguatan institusi, kata dia, berpotensi memicu guncangan sistemik.

Di tengah dinamika geopolitik dan disrupsi teknologi global, negara perlu memiliki instrumen kebijakan yang cukup kuat untuk melindungi kepentingan domestik.

“Tujuan pembangunan bukan semata pertumbuhan tinggi, tetapi stabilitas jangka panjang dan kesejahteraan rakyat. Pasar harus bekerja untuk bangsa, bukan sebaliknya,” ujarnya.

Azka optimistis Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia, didukung bonus demografi, pasar domestik luas, dan posisi geopolitik strategis.

Namun, ia menekankan pentingnya konsistensi arah kebijakan dan kepemimpinan ekonomi yang kuat.

“Indonesia tidak kekurangan sumber daya atau talenta. Yang dibutuhkan adalah orkestrasi nasional yang jelas. State-guided capitalism menawarkan keseimbangan antara pertumbuhan, stabilitas, dan kedaulatan ekonomi,” katanya.

Ia pun menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa negara tidak boleh pasif dalam kompetisi global.

“Jika ingin keluar dari middle-income trap dan mewujudkan Indonesia Emas 2045, negara harus menjadi arsitek masa depan ekonomi bangsa, bukan sekadar penonton,” pungkasnya.

Baca Juga: Tes Rambut Positif, Kapolres Bima Kota Simpan Narkoba untuk Konsumsi Pribadi