Menkeu Purbaya Ancam Tarik Anggaran Makan Bergizi Gratis Jika Serapan Lambat

AKURAT.CO Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menyatakan akan menarik kembali anggaran program tersebut apabila hingga akhir Oktober 2025 serapannya tidak menunjukkan kemajuan signifikan.

“Saya akan nilai sampai akhir Oktober. Kalau sampai Desember nanti masih ada beberapa triliun gak terpakai, ya saya ambil uangnya. Gak ada bedanya kok,” ujar Purbaya di Jakarta, Senin (7/10/2025).

Pernyataan itu disampaikan sebagai respons terhadap imbauan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan, yang sebelumnya meminta agar dana program MBG tidak ditarik atau dialihkan.

Menurut Purbaya, kebijakan Kementerian Keuangan bersifat tegas dan berbasis kinerja.

Ia menegaskan bahwa dana negara tidak boleh menganggur di satu program, apalagi ketika sektor lain membutuhkan tambahan anggaran untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

“Kalau gak dipakai ya saya ambil. Di sana juga nganggur duitnya. Lebih baik saya sebarin ke tempat lain yang lebih siap,” tegasnya.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis.

Baca Juga: MPR Tunggu Susunan Lengkap Komite Reformasi Polri Bentukan Presiden Prabowo

Namun, hingga awal September 2025, realisasi penyerapan baru mencapai Rp13 triliun atau sekitar 18 persen dari total anggaran.

Sementara itu, Luhut menilai program MBG mulai menunjukkan dampak positif di sejumlah daerah. Ia mendorong agar pelaksana di lapangan segera mempercepat proses penyaluran agar manfaatnya bisa lebih luas.

“Perputaran dana dari program Makan Bergizi Gratis ini tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak, tapi juga menggerakkan ekonomi lokal, mulai dari petani, pedagang, hingga penyedia jasa logistik,” kata Luhut.

Dengan tenggat waktu yang kian dekat, nasib triliunan rupiah anggaran MBG kini berada di ujung tanduk.

Pemerintah menunggu hasil evaluasi akhir Oktober untuk menentukan apakah dana tersebut akan tetap dilanjutkan, atau justru kembali ke kas negara karena minimnya penyerapan.