Rupiah Anjlok 40 Poin ke Rp16.415 di Awal Pekan

AKURAT.CO Rupiah anjlok 40,5 poin (0,25%) ke level Rp16.415,5 pada perdagangan Senin (15/9/2025) usai ditekan sejumlah sentimen.
Pengamat Pasar Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan dari sisi eksternal, tensi geopolitik kembali memanas, setelah Ukraina meningkatkan serangannya terhadap infrastruktur minyak Rusia, termasuk ter minal ekspor terbesarnya, Primorsk, dan kilang utama Kirishinefteorgsintez.
Serangan tersebut berpotensi menghentikan produksi minyak Rusia dalam jumlah besar, dan dapat memicu potensi gangguan pasokan, terutama untuk pasar utama Moskow, yaitu India dan China.
Fokus juga tertuju pada upaya AS untuk meredakan perang Rusia-Ukraina, meskipun Moskow pada hari Jumat mengisyaratkan bahwa perundingan gencatan senjata dengan Ukraina telah terhenti. AS pekan lalu terlihat mengupayakan tarif perdagangan yang lebih tinggi terhadap China dan India dari negara-negara G7, setelah Washington pada akhir Agustus mengenakan tarif 50% terhadap India atas pembelian minyak Rusia.
Baca Juga: Rupiah Menguat Tipis ke Rp16.467 Imbas Rendahnya Inflasi Produsen AS
"Pembatasan yang lebih ketat dari negara-negara Barat terhadap pembelian minyak Rusia akan semakin membatasi pasokan global, dan tampaknya kemungkinan besar terjadi mengingat perang antara Moskow dan Kyiv belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir," ujar Ibrahim dalam keterangannya, Senin (15/9/2025).
Selain itu, data terbaru AS telah memberi The Fed banyak alasan untuk melonggarkan kebijakan moneter. Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Agustus mengonfirmasi bahwa inflasi utama masih sedikit tinggi, tetapi narasi yang lebih luas menunjukkan ekonomi yang melambat.
Nonfarm Payrolls (NFP) hampir terhenti di bulan Agustus dan pertumbuhan lapangan kerja sebelumnya telah direvisi turun tajam, dan Klaim Pengangguran Awal minggu terakhir telah naik ke level tertinggi dalam beberapa tahun. Pada saat yang sama, tekanan harga di tingkat produsen telah turun.
Secara keseluruhan, indikator-indikator ini telah menutupi kekhawatiran inflasi yang The Fed takutkan selama ini dan menggarisbawahi bahwa risiko penurunan lapangan kerja semakin meningkat, sehingga pemangkasan suku bunga The Fed 25 basis point minggu ini hampir pasti terjadi.
Sentimen Internal
Dari sisi internal, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan melambat pada kuartal III-2025 imbas faktor belanja pemerintah yang masih rendah. Selain itu, kinerja perdagangan khususnya net ekspor diperkirakan melandai. Apalagi, kinerja ekspor memuncak hanya sampai Agustus 2025 karena pengusaha melakukan front loading sebelum penerapan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Namun, geliat perekonomian akan berbalik arah terjadi pada kuartal IV-2025, optimistis bakal tumbuh sejalan dengan penyerapan insentif maupun stimulus yang digelontorkan pemerintah. Pada kuartal II-2025 lalu, pertumbuhan ekonomi melesat di atas ekspektasi hampir berbagai kalangan yakni hingga 5,12% yoy di tengah gelombang PHK dan lain-lain. Sebelumnya, pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 mencapai 5,2% yoy.
Selain itu, publik tak perlu takut apabila target pertumbuhan tidak tercapai, karena kebijakan fiskal masih bisa menopang percepatan pembangunan, lantaran sisa Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah masih cukup banyak. Hal itu kendati senilai Rp200 triliun sudah dipindahkan dari Bank Indonesia (BI) ke lima himbara. Tujuannya untuk memacu kredit sektor riil.
Kemudian, pemerintah sudah menyiapkan paket stimulus, saat ini pemerintah telah menyusun beberapa paket insentif yang akan digelontorkan hingga akhir tahun. Namun, nilainya belum dipastikan.
Beberapa program yang sedang disusun pemerintah untuk memacu perekonomian meliputi perluasan sektor sasaran insentif pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) ditanggung pemerintah (DTP). Insentif pembebasan pajak itu saat ini hanya berlaku untuk buruh di sektor padat karya dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.










