Deflasi Tanda Ekonomi Lesu? Sri Mulyani: Tidak Juga!

Demi Ermansyah | 13 Maret 2025, 15:56 WIB

AKURAT.CO Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa deflasi yang terjadi pada Februari 2025 bukan disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat.

Sebaliknya, deflasi adalah hasil dari berbagai kebijakan strategis pemerintah.

"Banyak yang memberikan interpretasi bahwa kita mengalami deflasi karena masyarakat lesu. Tidak juga!" ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa penurunan inflasi terutama terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah (administered price).

Dimana beberapa kebijakan yang berkontribusi terhadap deflasi ini meliputi insentif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk tiket pesawat dan diskon listrik 50% pada Januari–Februari 2025.

Kemudian diskon tarif tol menjelang Lebaran. Program mudik gratis juga membantu mengurangi pengeluaran masyarakat.

Baca Juga: Ada Diskon Tarif Listrik, RI Catatkan Deflasi 0,09 Persen di Februari 2025

Menurutnya, deflasi ini adalah hasil intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, bukan karena turunnya permintaan atau daya beli masyarakat.

"Justru, kebijakan-kebijakan ini membuat harga barang dan jasa lebih terjangkau bagi masyarakat," paparnya.

Dengan kondisi tersebut, Sri Mulyani menegaskan bahwa deflasi bukanlah pertanda krisis atau melemahnya daya beli masyarakat.

Sebaliknya, ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga di tengah tantangan ekonomi global.

"Jadi, ini adalah salah satu pencapaian Indonesia untuk stabilitas yang luar biasa bagus," tuturnya.

Seperti yang diketahui sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi tahunan sebesar 0,09% pada Februari 2025, yang merupakan deflasi tahunan pertama sejak Maret 2000.

Menurut Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan bahwa faktor utama yang menyebabkan deflasi adalah penurunan tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan PLN dengan daya 2.200 VA ke bawah.

Secara rinci, komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi 9,02% (year-on-year), berkontribusi sebesar 1,77% terhadap deflasi keseluruhan.

Sementara itu, dua komponen lainnya, yaitu inflasi inti dan inflasi barang bergejolak (volatile food), masih menunjukkan kenaikan masing-masing 2,48%.