Efisiensi Anggaran, Mungkinkah Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Tercapai?

Namun sayangnya, langkah tersebut menuai kritik karena dianggap bisa berdampak negatif pada perekonomian Indonesia.

 

Menurut Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, berpendapat bahwa kebijakan penghematan ini justru dapat mempersulit pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada tahun 2025.

"Jika mengacu kepada teori ekonomi, belanja pemerintah merupakan salah satu komponen utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pemangkasan anggaran, kontribusi pemerintah dalam mendorong perekonomian bisa berkurang signifikan hingga pada akhirnya hanya akan berat tercapai jika ada pemangkasan anggaran," paparnya di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Selain itu, Esther menyoroti bahwa pemangkasan anggaran ini terjadi di tengah pelemahan daya beli masyarakat. Faktor lain yang memberatkan adalah kenaikan tarif pajak yang belum lama ini diputuskan oleh pemerintah. Kondisi ini bisa semakin menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

 

Baca Juga: Efisiensi Anggaran, Pagu Kementerian ESDM Kena Sunat Rp1,66 Triliun

Sebagai alternatif, Esther menyarankan agar pemerintah fokus pada peningkatan investasi dan ekspor komoditas dalam negeri. Sebab menurutnya, dengan meningkatkan kedua sektor tersebut, target pertumbuhan ekonomi masih realistis untuk dicapai. 

 

"Investasi dan ekspor menjadi tumpuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun saya rasa ekspor hanya akan naik jika ada boom harga komoditas. Sebaiknya volume ekspor dinaikkan dan produk ekspor harus punya nilai tambah, artinya diolah dulu," tandasnya.

Di sisi lain, pemerintah berencana mengalokasikan dana hasil penghematan untuk program-program prioritas, seperti program makan siang gratis bagi kurang lebih dari 82 juta anak sekolah dan ibu hamil, yang diperkirakan menelan biaya yang cukup fantastis per tahun.

 

Namun, program ini juga menuai kritik karena dianggap membebani anggaran dan berpotensi mengganggu stabilitas fiskal negara.

Pemangkasan anggaran juga berdampak pada berbagai kementerian. Misalnya, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipotong lebih dari 70%, yang menyebabkan pembatalan proyek infrastruktur seperti jalan tol dan bendungan.

 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengalami pemotongan anggaran sebesar 52%, dan Kementerian Investasi sekitar 40%. Pengurangan anggaran ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi dan investasi swasta.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa penghematan ini ditujukan untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, seperti perjalanan dinas dan pengadaan alat tulis. Ia juga mengkritik pejabat yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa alasan yang jelas. 

 

"Saya ingin menghemat uang, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan anak-anak rakyat," ujarnya Prabowo.

Namun, para ekonom mengingatkan bahwa pemotongan anggaran yang terlalu besar dapat mengganggu layanan publik dan menghambat pertumbuhan ekonomi. 

 

Mereka menyarankan agar pemerintah lebih selektif dalam melakukan efisiensi, memastikan bahwa penghematan tidak mengorbankan program-program yang vital bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara efisiensi anggaran dan investasi pada sektor-sektor yang dapat mendorong perekonomian. 

 

Pemangkasan anggaran memang diperlukan untuk mengurangi pemborosan, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan.

Dengan demikian, meskipun efisiensi anggaran adalah langkah yang baik, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak kontraproduktif terhadap tujuan pertumbuhan ekonomi. 

 

Fokus pada peningkatan investasi dan ekspor, serta memastikan bahwa program-program prioritas benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian, adalah langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.