Kemenkeu dan BI Lanjutkan Pertukaran SBN Bilateral di 2025

AKURAT.CO Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) pada 2025 akan melanjutkan mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (debt switch) yang pernah diterapkan sebelumnya, termasuk pada tahun 2021 dan 2022.

SBN yang jatuh tempo akan ditukar dengan SBN reguler berjangka waktu lebih panjang. Transaksi ini dilakukan sesuai harga pasar untuk memastikan kesinambungan fiskal dan kebutuhan operasi moneter. Mekanisme ini bertujuan memastikan penerbitan SBN oleh pemerintah sejalan dengan arah kebijakan moneter BI. 

Kedua institusi menegaskan komitmen bahwa penerbitan dan pembelian SBN dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai mekanisme pasar. Tata kelola yang kuat akan terus diterapkan untuk menjaga stabilitas fiskal, stabilitas moneter, dan stabilitas sistem keuangan.

Menkeu Sri Mulyani menegaskan komitmennya untuk mengelola kebijakan fiskal secara pruden dengan fokus pada keberlanjutan. Untuk tahun 2025, defisit APBN diproyeksikan sebesar 2,53% dari PDB, atau setara dengan Rp616 triliun. Defisit ini akan dibiayai melalui pembiayaan utang netto sebesar Rp775,8 triliun dan pembiayaan non-utang netto sebesar minus Rp159,7 triliun.

"Jadi, fokus utamanya adalah pengelolaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diproyeksikan sebesar 2,53 persen dari PDB atau Rp616 triliun. Pembiayaan defisit ini akan didukung oleh utang netto sebesar Rp775,8 triliun dan pembiayaan non utang netto sebesar minus Rp159,7 triliun, ucap Sri Mulyani usai koordinasi tahunan dengan Gubernur BI, Jumat (27/12/2024).

Baca Juga: Menkeu dan Gubernur BI Sepakati Rencana Penerbitan SBN dan Operasi Moneter di 2025

Utang pemerintah akan diterbitkan melalui berbagai instrumen, termasuk global bond, pinjaman luar negeri, dan penerbitan SBN di pasar domestik.

"Strategi penerbitan SBN akan dilakukan secara terukur, antisipatif, dan fleksibel, dengan mempertimbangkan kondisi pasar. Pemerintah juga akan mengelola portofolio utang secara efektif dan berhati-hati guna menjaga struktur utang tetap sehat dan berkesinambungan," paparnya kembali.

Menurut Menkeu, koordinasi tahunan tersebut membahas rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan operasi moneter tahun 2025.

Pertemuan ini menjadi bagian penting dari sinergi kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas makroekonomi serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, sebagaimana amanat sejumlah undang-undang, termasuk UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang terakhir diubah melalui UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, serta UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Sementara Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan untuk menjaga kecukupan likuiditas, BI merancang rencana operasi moneter yang mencakup pembelian SBN dari pasar sekunder pada 2025.

Langkah ini diselaraskan dengan kebutuhan likuiditas akibat kenaikan uang primer dan faktor-faktor lain seperti lalu lintas devisa, insentif likuiditas makroprudensial, dan operasi moneter rupiah serta valuta asing.

Dengan koordinasi yang erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, tahun 2025 diharapkan menjadi tahun yang penuh optimisme bagi perekonomian Indonesia.