5 Kesalahan Umum Investor dalam Diversifikasi Portofolio

AKURAT.CO Memiliki banyak produk investasi tidak selalu berarti portofolio seseorang sudah terdiversifikasi dengan baik.

Di balik beragamnya instrumen yang dimiliki, investor bisa saja masih menghadapi risiko konsentrasi karena investasinya bergantung pada negara, mata uang, sektor, atau sumber pertumbuhan yang sama.

Diversifikasi selama ini kerap dipahami sebagai upaya menyebarkan dana ke berbagai instrumen, seperti saham, obligasi, deposito, hingga reksa dana. Padahal, strategi tersebut tidak cukup hanya dengan memperbanyak jumlah produk investasi.

Baca Juga: Tugu Insurance Alihkan Portofolio Asuransi Syariah, Berikut Info yang Harus Diketahui Nasabah

Investment Specialist Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), Dimas Ardhinugraha menjelaskan, diversifikasi perlu dilihat lebih jauh dari sekadar jenis instrumen yang dimiliki.

Investor perlu memahami sumber risiko dan potensi pertumbuhan dari setiap aset dalam portofolionya.

"Sebab, beberapa produk investasi yang berbeda belum tentu memiliki karakteristik risiko yang berbeda pula. Jika seluruhnya memiliki eksposur pada negara, sektor, atau emiten yang sama, portofolio tetap berpotensi mengalami tekanan ketika sumber risiko tersebut terganggu," ujar Dimas dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (14/11/2026).

Ada lima titik buta atau blind spots yang perlu diperhatikan investor ketika mengevaluasi strategi diversifikasi portofolio. Berikut penjelasan lengkapnya.

1. Terlalu Fokus pada Pasar Domestik

Kesalahan pertama adalah terlalu mengandalkan peluang investasi di pasar domestik atau dikenal dengan istilah home bias.

Kecenderungan ini muncul ketika investor merasa lebih nyaman menempatkan dana pada instrumen dalam negeri. Alasannya beragam, mulai dari lebih mengenal perusahaan lokal, mudah mengikuti perkembangan ekonomi, hingga menggunakan mata uang yang sama dengan kebutuhan sehari-hari.

Namun, konsentrasi investasi pada satu negara membuat portofolio sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kebijakan negara tersebut.