Penerimaan Negara Tumbuh 23,9 Persen, APBN Capai 83 Persen Target

AKURAT.CO Realisasi pendapatan negara hingga Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun atau tumbuh 23,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Capaian tersebut setara dengan 83% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Pertumbuhan pendapatan negara ditopang oleh penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari kedua komponen tersebut, PNBP mencatat realisasi yang telah melampaui target APBN.

Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, pelaksanaan APBN selama 10 bulan pertama 2026 masih berjalan sesuai dengan perencanaan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara.

Baca Juga: Wamenkeu Nurkholisoh Minta Riset APBN Tak Cuma Jadi Pembenaran Kebijakan

“Ini adalah hasil yang baik kalau dilihat, baik pendapatan negara maupun belanja negara, on track untuk pelaksanaan 10 bulan APBN,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, penerimaan perpajakan hingga Oktober 2026 mencapai Rp2.064 triliun. Angka tersebut tumbuh 20,8% secara tahunan atau year on year (yoy), dengan realisasi sebesar 76,6% dari target APBN.

Penerimaan perpajakan terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.796,8 triliun serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp267,2 triliun.

Sementara itu, PNBP mencatat realisasi Rp551,8 triliun. Nilai tersebut tumbuh 37% secara tahunan dan mencapai 120,2% dari target APBN.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Baru 70 Persen, Misbakhun Ingatkan Risiko Defisit APBN

Capaian PNBP yang telah melampaui target menjadi salah satu komponen penting dalam realisasi pendapatan negara hingga Oktober. Meski demikian, penerimaan perpajakan masih perlu mengejar sisa target yang belum tercapai dalam dua bulan terakhir tahun anggaran.

Di sisi lain, belanja negara hingga Oktober 2026 mencapai Rp2.997,2 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 15,6% secara tahunan atau setara dengan 78% dari pagu APBN.

Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp2.343,6 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.239,1 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp1.104,5 triliun.