Pemerintah Kantongi Surplus Primer Rp58,6 Triliun per Mei 2026

AKURAT.CO Pemerintah mencatat surplus keseimbangan primer sebesar Rp58,6 triliun hingga akhir Mei 2026.

Capaian ini menjadi salah satu indikator yang menunjukkan kondisi fiskal masih terjaga meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit Rp180,4 triliun.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan keseimbangan primer yang masih positif mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola pendapatan dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Baca Juga: Purbaya: APBN Catat Surplus Primer, Ditopang Lonjakan Pajak

“Karena keseimbangan primer Rp58,6 triliun, sampai sekarang pembiayaan anggarannya Rp379,4 triliun,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat.

Keseimbangan primer merupakan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Surplus pada pos ini umumnya dipandang sebagai sinyal bahwa kondisi fiskal masih memiliki ruang untuk mengelola kewajiban pembiayaan pemerintah.

Hingga Mei 2026, defisit APBN tercatat sebesar Rp180,4 triliun atau setara 0,70% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Di sisi lain, pendapatan negara mencapai Rp1.185 triliun atau 37,6% dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 19,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penerimaan perpajakan menjadi penopang utama dengan realisasi Rp958,2 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak mencapai Rp834,4 triliun atau tumbuh 22,1% secara tahunan.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp226,4 triliun atau meningkat 19,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Baca Juga: Istana Pastikan Tak Ada Reshuffle, Bantah Isu Mundurnya Menkeu Purbaya

Di tengah peningkatan pendapatan, pemerintah tetap melakukan pembiayaan anggaran sebesar Rp379,4 triliun atau 55,1% dari target APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp689,2 triliun.

Menurut Purbaya, realisasi pembiayaan tersebut masih berjalan normal dan sejalan dengan kebutuhan pengelolaan APBN sepanjang tahun berjalan.