Kala Perlinsos Menjaga Denyut Daya Beli Agar Tak Retak

AKURAT.CO Tahun 2026, negara bergerak lebih cepat dari biasanya. Dalam dua bulan pertama tahun anggaran, realisasi belanja perlindungan sosial (perlinsos) sudah mencapai Rp55,8 triliun.

Angka tersebut melonjak lebih dari dua kali lipat dibanding periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp24,4 triliun.

Tentunya, akselerasi tersebut bukan hanya sekadar percepatan administratif. Ia merupakan sinyal fiskal yang kuat.

Sebagaimana disampaikan dalam laporan APBN KiTa, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa realisasi belanja perlindungan sosial merupakan langkah proaktif pemerintah dalam menyalurkan bantuan lebih awal.

"Realisasi belanja perlindungan sosial yang mencapai Rp55,8 triliun hingga Februari 2026 adalah langkah proaktif pemerintah dalam menyalurkan bantuan lebih awal. Ini merupakan upaya konkret menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga pangan di awal tahun," ucapnya pada saat Konferensi pers APBN Kita di Jakarta.

Senada dengan Purbaya, Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung menilai percepatan perlinsos oleh pemerintah, memberikan optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 mencapai 5,6%.

“Kuartal I baseline kita 5,5 persen. Kita dorong ke 5,6 persen dengan pengeluaran yang memang bisa dilakukan di awal tahun,” ucapnya.

Konsumsi Domestik Jadi Tumpuan

Seperti yang diketahui, struktur ekonomi Indonesia faktanya masih bertumpu pada konsumsi domestik. Mengutip hasil data Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat stabil di angka 5,11%, di mana konsumsi tetap menjadi kontributor terbesar.

Secara tidak langsung mengindikasikan, saat konsumsi mulai melambat, mesin ekonomi pun turut melambat. Oleh karena itu, setiap tekanan terhadap daya beli rumah tangga berpotensi menular ke pertumbuhan nasional.

Menteri Keuangan dalam berbagai kesempatan menekankan peran strategis anggaran tersebut.

"APBN 2026 dirancang sebagai shock absorber. Dengan alokasi perlinsos yang mencapai Rp508,2 triliun tahun ini, kita menyediakan bantalan utama agar guncangan ekonomi tidak langsung memukul konsumsi rumah tangga," ucap Menkeu Purbaya kembali.

Inflasi dan Tekanan Daya Beli

Sepanjang 2025, inflasi Indonesia berada dalam rentang sasaran 2 hingga 4%, tercatat di kisaran 2,6–2,8%. Namun, meskipun inflasi agregat terkendali, volatilitas harga pangan dan biaya transportasi memberikan dampak berbeda pada tiap kelompok pendapatan.

Bagi kelompok menengah bawah, porsi pengeluaran untuk makanan sangat dominan. Di titik inilah perlinsos bekerja melalui berbagai program seperti:

Program Keluarga Harapan (PKH)
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Subsidi Energi
Makan Bergizi Gratis

Secara tidak langsung, percepatan pencairan di kuartal pertama ini menunjukkan perubahan pola eksekusi fiskal. Transfer langsung kepada rumah tangga memiliki marginal propensity to consume yang tinggi.

Sehingga uang tersebut dapat langsung berputar di pasar tradisional dan sektor jasa mikro seraya menjaga denyut ekonomi lokal.

Posisi Kelas Menengah dan Efek Spillover

Meskipun begitu, dinamika daya beli kelas menengah masih menjadi perhatian serius di tahun 2026. Data menunjukkan populasi kelas menengah berada di angka sekitar 47,8 juta jiwa, menyusut dibanding periode pra-pandemi.

Kelompok aspiring middle class yang jumlahnya jauh lebih besar juga memiliki kerentanan tinggi terhadap inflasi.

Pemerintah menyadari bahwa stabilisasi kelompok bawah memiliki efek rambatan (spillover effect) ke kelas menengah.

"Intervensi fiskal melalui perlinsos tidak hanya melindungi kelompok miskin, tetapi juga menjaga fondasi permintaan agregat nasional. Saat daya beli lapisan bawah terjaga, transaksi ekonomi tetap hidup, yang pada akhirnya melindungi pelaku usaha dan kelas menengah dari risiko kontraksi yang lebih luas," tegas Menkeu Purbaya

Meski realisasi meningkat signifikan, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas data. Tantangan utama di tahun 2026 tetap pada:

Sinkronisasi data penerima antara pusat dan daerah.
Pemutakhiran DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Integrasi data agar belanja tepat sasaran

Sebab perlu disadari bahwa belanja perlinsos merupakan stabilisator jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang, pertumbuhan tetap membutuhkan fondasi struktural seperti produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.

Meskipun begitu, dalam struktur ekonomi yang masih digerakkan oleh belanja rumah tangga, setiap rupiah yang menjaga daya beli merupakan sebuah upaya menjaga denyut PDB itu sendiri.

Hingga pada akhirnya, perlindungan sosial akan bergerak sebagai jaring pengaman bagi yang rentan sekaligus penopang konsumsi nasional sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia.