Bos LPDP: ‘Lu Pakai Duit Pajak’, Penerima Beasiswa Diminta Ingat Amanah

AKURAT.CO Sorotan terhadap penerima beasiswa negara kembali mengemuka di ruang publik. Di tengah perdebatan soal tanggung jawab moral awardee, pimpinan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) angkat bicara mengingatkan bahwa dana pendidikan yang dikelola lembaganya bersumber dari masyarakat.

Direktur Utama LPDP, Sudarto menyampaikan pesan tegas kepada para penerima beasiswa agar menyadari asal-usul pendanaan yang mereka gunakan selama studi.

Bahkan dirinya memperkenalkan kepanjangan tak resmi LPDP sebagai bentuk pengingat para penerima beasiswa.

Baca Juga: Investasi Jumbo LPDP

“Baru-baru ini saya mendapat singkatan baru untuk LPDP, saya sering singkat sebagai ‘Lu Pakai Duit Pajak’. Artinya, dana yang digunakan para awardee berasal dari uang masyarakat. Karena itu, harus ada tanggung jawab untuk kembali dan berkontribusi bagi Indonesia,” ujar Sudarto pada saat buka bersama LPDP dengan media di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Usut punya usut, pernyataan tersebut mencuat di tengah viralnya perbincangan di media sosial terkait sejumlah penerima beasiswa LPDP yang dinilai 'lupa kulit' atau dianggap kurang menunjukkan empati sosial setelah mendapatkan pendanaan dari negara.

Isu tersebut pun memicu perdebatan mengenai orientasi pengabdian dan nasionalisme para awardee.

Oleh karena itu Sudarto menegaskan, beasiswa LPDP bukan sekadar fasilitas pendidikan, melainkan amanah publik yang melekat dengan tanggung jawab moral.

Baca Juga: Mendiktisaintek: Polemik Alumni LPDP Ditangani Transparan dan Akuntabel

Sebab, program LPDP ini dirancang sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang, sehingga penerima beasiswa diharapkan tak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memberi dampak nyata bagi pembangunan nasional.

“Perlu diperhatikan, Beasiswa ini bukan sebuah hadiah. Ini amanah. Kita ingin para awardee membawa ilmu dan pengalaman terbaiknya untuk kemajuan Indonesia,” tegasnya.

Sebagai informasi, LPDP selama ini menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam peningkatan kualitas pendidikan, baik di dalam maupun luar negeri.

Di tengah tingginya ekspektasi publik, pesan tersebut menjadi pengingat bahwa beasiswa negara bukan hanya soal hak, tetapi juga komitmen untuk kembali membangun negeri.