Penghujung 2025: Antara Purbaya Effect dan Babak Baru Kekuatan Fiskal

AKURAT.CO Menjelang kuartal akhir 2025, sorotan pasar dan ekonomi nasional semakin tertuju pada kebijakan yang digulirkan oleh Purbaya Yudhi Sadewa selaku Menteri Keuangan baru Republik Indonesia.

Pergantian menkeu ini bukan sekadar pergantian nama melainkan sebuah potensi perubahan arah kebijakan fiskal dan likuiditas yang bisa memunculkan apa yang disebut sejumlah analis sebagai 'Purbaya Effect'.

Istilah ini merujuk pada reaksi kebijakan fiskal yang cepat, campur tangan likuiditas besar, dan implikasi yang lebih luas untuk ekonomi makro, pasar finansial, serta stabilitas fiskal Indonesia menjelang tahun 2026.

Sejak pengangkatan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan pada awal September 2025, istilah 'Purbaya Effect' menjadi salah satu tagar paling sering dibahas oleh para masyarakat indonesia. 

Baca Juga: KPK Periksa Mantan Pejabat Kemenkeu Terkait Korupsi Proyek Jalan Mempawah Era Ria Norsan

Sepanjang sisa kuartalan 2025, kebijakan-kebijakan awal Menkeu Purbaya terutama terhadap langkah-langkah likuiditas besar dan penyesuaian tata kelola transfer daerah mampu menghasilkan dinamika nyata tidak hanya dorongan likuiditas dan kredit, tetapi juga peningkatan perhatian pasar terhadap kredibilitas fiskal dan risiko inflasi jangka menengah.

Secara tidak langsung perubahan ini memiliki potensi untuk menata ulang lanskap makro di akhir 2025 dan sepanjang 2026 mendatang.

Di balik istilah 'Purbaya Effect' terdapat dua aksi kebijakan yang paling mendapat sorotan publik dan pasar.

Pertama, pergeseran sumber daya likuiditas besar-besaran, dimana kementerian keuangan dibawah nahkoda Purbaya memindahkan sebagian cadangan likuiditas sebesar Rp200 triliun melalui instrumen mampu menambah kemampuan penyaluran kredit bank besar negara.

Tentu dengan tujuan utama yakni meningkatkan kapasitas pembiayaan sektor riil sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di akhir tahun nanti. Pernyataan resmi pemerintah dan proyeksi Menkeu mengaitkan intervensi likuiditas ini dengan ekspektasi percepatan pertumbuhan sampai mendekati atau menyentuh 6% pada 2026. Sehingga tidak heran apabila langkah ini menjadi pusat perhatian dalam membentuk sentimen pasar beberapa bulan terakhir ini.

Hal tersebut pun turut diaminkan oleh Kepala Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI), Sunarsip. Dirinya menilai kebijakan ekonomi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mulai menunjukkan dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Baca Juga: Kemenkeu Siapkan LNSW Jadi Pusat Intelijen Digital Ekspor-Impor

"Kenapa saya bilang ini Purbaya efek sudah bekerja? Karena sebagian besar sumber pertumbuhan kredit perbankan itu masih dari kepada debitur BUMN. Dari (pertumbuhan) 1,9 persen (Agustus 2025), menjadi 10,04 persen (September 2025)," kata Sunarsip dalam acara diskusi di Jakarta, Kamis.

Kemudian yang Kedua, Purbaya langsung menegaskan penyusunan ulang prioritas belanja dan transfer ke daerah. Sejumlah kebijakan dan komunikasi publik termasuk surat ke gubernur terkait percepatan pelaksanaan belanja APBD dan rencana evaluasi pemotongan transfer memicu reaksi politik dari daerah dan perhatian tingkat nasional.

Campuran antara dorongan likuiditas sentral dan tekanan untuk mengoptimalkan belanja daerah menciptakan kombinasi kebijakan yang bersifat stimulatif di pusat sekaligus tekankan efisiensi di daerah.

Kombinasi ini menimbulkan pro dan kontra yakni mendongkrak aktivitas ekonomi melalui kredit di pusat sementara menimbulkan perdebatan soal kemampuan fiskal daerah dalam mengelola dana anggaran yang dititipkan pusat kepada mereka.

Kredit Menguat, Pasar Modal Bergerak Variatif

Data dan pengamatan pasar awal menunjukkan dampak yang bisa diukur. Beberapa analis dan pengamat perbankan mencatat percepatan pertumbuhan kredit, terutama yang bersumber dari debitur BUMN, sebagai indikasi bahwa inisiatif likuiditas telah menembus rantai pembiayaan.

Bahkan dalam forum-forum diskusi ekonomi, angka-angka bulan-ke-bulan menunjukkan lonjakan laju penyaluran kredit korporasi BUMN dan sedikit pembukaan ruang bagi penyaluran kredit ke sektor swasta.

Baca Juga: Soal Kanal Aduan Lapor Pak Purbaya, Bos DJP: Jalur Instan Masyarakat Aduan Pajak ke Kemenkeu

Sedangkan di pasar modal, reaksi terlihat bercampur. Pengumuman awal reshuffle kabinet dan kebijakan fiskal awal memicu koreksi tajam pada awal penunjukan, namun setelah langkah-langkah likuiditas dan penjelasan kebijakan dirilis, indeks saham domestik cenderung pulih sebagian sementara investor asing tetap waspada.

Sementara itu, yield obligasi pemerintah menjadi salah satu barometer kredibilitas fiskal yakni kenaikan yield awal pasca-reshuffle sempat merefleksikan kekhawatiran pasar, meski fluktuasi berikutnya lebih dipengaruhi oleh data ekonomi domestik dan ekspektasi suku bunga global.

Akhir Tahun 2025 dan apa yang harus diperhatikan untuk 2026?

Dari sudut pandang jangka pendek, Purbaya Effect memberi dua peluang utama yakni dorongan likuiditas berpotensi mempercepat akselerasi konsumsi dan investasi menjelang musim liburan dan window dressing korporasi.

Kemudian yang kedua adalah penyaluran kredit segmen tertentu (terutama BUMN dan proyek-proyek prioritas) dapat menopang pertumbuhan triwulanan yang membantu memenuhi target pemerintah.

Namun peluang ini datang bersamaan dengan sejumlah risiko yang harus dikelola agar tidak berbalik menjadi masalah pada 2026.

Waspada Risiko inflasi dan tekanan permintaan: Suntikan likuiditas yang masif berpotensi meningkatkan permintaan domestik cepat, yang bila melebihi kapasitas suplai dapat memicu kenaikan inflasi.

Oleh karena itu dalam rangka mencapai manfaat pertumbuhan tanpa memicu inflasi, koordinasi fiskal-moneter harus benar-benar rapat. Dimana Bank Indonesia perlu menyeimbangkan antara stabilitas harga dan dukungan likuiditas.

Kredibilitas fiskal jangka menengah: Pasar menilai bukan hanya langkah satu kali, melainkan pola kebijakan. Jika likuiditas dipandang menggantikan tata kelola defisit yang disiplin, risiko penurunan kepercayaan investor dan premia risiko obligasi bisa meningkat. Di sinilah transparansi dan rencana pengembalian fiskal (exit strategy) menjadi krusial.

Dampak pada daerah: Pemangkasan atau penyetelan transfer ke daerah tanpa mitigasi yang jelas bisa memunculkan resistensi politik dan mengganggu program belanja yang berdampak sosial. Oleh karena itu pemerintah perlu kombinasi komunikasi, kompensasi terarah, dan monitoring dampak sosial-ekonomi.

Eksposur eksternal: Kebijakan domestik dihadapkan pada kondisi global yakni ketidakpastian data AS dan sinyal kebijakan moneter global yang mampu memengaruhi arus modal dan nilai tukar. Oleh karena sebab itulah koordinasi kebijakan makro akan menjadi penentu besar stabilitas perekonomian Indonesia di tahun 2026.

Melihat banyaknya hal-hal yang perlu diperhatikan, salah satu pelajaran dari respons pasar terhadap kebijakan-kebijakan cepat adalah penting dan jelasnya exit strategy, bagaimana dan kapan suntikan likuiditas akan dikurangi atau diserap kembali tanpa menimbulkan kejutan pasar.

Tanpa gambaran yang meyakinkan, investor asing dan pelaku pasar domestik akan menilai risiko jangka menengah lebih tinggi, memengaruhi cost of capital untuk APBN dan korporasi. Oleh karena itu, kementerian keuangan dan Bank Indonesia perlu menyajikan kerangka waktu, indikator kunci (seperti inflasi, credit gap, dan stabilitas makro), serta langkah-langkah penyeimbang.

Langkah-langkah komunikasi yang transparan juga penting untuk menurunkan volatilitas pasar modal dan valas

Menyusun Skenario untuk 2026: Antara Pertumbuhan vs Stabilitas

Bila kebijakan likuiditas disertai supervisi ketat, perbaikan kanal penyaluran kredit ke sektor produktif, serta exit strategy yang meyakinkan, skenario optimis adalah akselerasi pertumbuhan 2026, pertumbuhan di kisaran 5,5 hingga 6% tampak mungkin menurut proyeksi pemerintah dengan inflasi terkendali dan pasar yang memberi ruang pada pemulihan riil.

Sebaliknya apabila tanpa adanya manajemen risiko yang baik, pembengkakan permintaan tanpa pasokan memadai atau penurunan kepercayaan investor akan menaikkan biaya pinjaman pemerintah dan korporasi, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan jangka menengah.

Oleh sebab itu perlu adanya berbagai rekomendasi kebijakan singkat untuk menyeimbangkan efek, diantaranya adalah, transparansi dan kerangka waktu. Secara rinci rencana penyaluran dan rencana penyerapan kembali likuiditas, lengkap dengan indikator yang akan dipantau.

Kemudian targetkan penyaluran kredit produktif, lebih kepada prioritasi kredit ke sektor yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas, bukan sekadar penguatan neraca BUMN.

Perkuat koordinasi fiskal-moneter antar lembaga. Bank Indonesia dan Kemenkeu perlu skenario bersama untuk merespons gejolak inflasi atau modal asing. Terakhir yakni melindungi daerah rentan. Sebba jika ada penyesuaian transfer, sediakan mekanisme kompensasi dan program penguatan kapasitas belanja daerah agar layanan publik tidak terganggu.

Secara tidak langsung, Purbaya Effect bukan sekadar jargon media, ia merangkum sebuah eksperimen kebijakan fiskal yang agresif dalam konteks ekonomi yang rentan ketidakpastian global.

Bagi akhir 2025, efek ini memberi angin segar bagi aktivitas ekonomi sedangkan untuk tahun 2026, ia merupakan ujian manajemen makro, bagaimana memaksimalkan dampak positif likuiditas sambil menjaga stabilitas harga, kredibilitas fiskal, dan kohesi pusat-daerah. Keberhasilan bergantung bukan hanya pada besarnya stimulus, tetapi pada kearifan desain kebijakan, kemampuan koordinasi, dan ketepatan komunikasi kepada pelaku pasar serta publik.