Anomali Bunga Utang, Misbakhun: Indonesia Sendirian di Atas 7%!

AKURAT.CO Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, menyoroti secara tajam permasalahan fundamental dalam pengelolaan fiskal Indonesia yakni tingginya beban bunga utang negara dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Misbakhun menegaskan bahwa masalah ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang harus segera diselesaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru agar tidak terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, Indonesia mencetak utang dengan bunga yang mencapai angka signifikan, bahkan mencapai 6,97% dan dapat berfluktuasi tergantung pada ketersediaan uang di pasar. Angka ini dinilai jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia lainnya yang memiliki tingkat risiko serupa.

Baca Juga: Misbakhun: Tokenisasi Aset Nyata Jadi Tonggak Inklusivitas Investasi Nasional

Perbandingan data yang dipaparkan Misbakhun menunjukkan adanya anomali yang mencolok. "Filipin negara yang dengan risiko seperti itu bunganya cuma 3%. Vietnam 2%. Malaysia 1 koma. Thailand 1. Terus Singapura 0 poin something. Terus Indonesia 7% sendirian, lho," ungkap Misbakhun dikutip dari kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Jumat (7/11/2025).

Misbakhun menekankan bahwa salah satu tugas inti Menkeu Purbaya adalah menormalisasi biaya fiskal ini. Jika tren penerbitan utang dengan kupon tinggi terus berlanjut, beban pembayaran bunga akan semakin menggerus alokasi belanja produktif dan menjadi kendala serius bagi tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang ambisius.

Politisi senior ini mengingatkan bahwa Menkeu berhadapan dengan situasi tax ratio (rasio pajak) yang rendah dan defisit APBN yang memerlukan pembiayaan melalui utang. Oleh karena itu, strategi untuk menekan cost of fund utang menjadi kunci keberhasilan dalam menjamin keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Komisi XI DPR memberikan ruang kepada Menkeu untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengatasi hal tersebut. "Pembenahan ini tidak hanya sekadar penyesuaian teknis, namun juga memerlukan strategi pasar yang cerdas agar utang pemerintah dapat diserap dengan biaya yang lebih efisien," ujarnya.

Baca Juga: Misbakhun Dukung Skema Pinjaman Pemerintah Pusat Jadi Terobosan untuk Pembiayaan Daerah

Dalam konteks lain, Misbakhun menyentil kebiasaan di Indonesia yang cenderung menyalahkan data ketika data tersebut tidak sesuai dengan harapan politik atau publik. Ia menekankan bahwa angka-angka pertumbuhan ekonomi, termasuk data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), harus dipandang sebagai pencapaian kerja yang tertulis, bukan sekadar opini.

Misbakhun kembali menegaskan bahwa desain dan target ekonomi harus memiliki basis rasional. "Sebagai pembantu Presiden yang memiliki target pertumbuhan 8% pada 2029, pak Purbaya perlu merancang trajektori atau arah pertumbuhan tahunan yang realistis, misalnya 5,2% pada 2025 dan 5,4% pada 2026," tegasnya.

Meskipun demikian, Misbakhun memberikan pembelaan terhadap Menkeu terkait target pertumbuhan di kuartal IV. Purbaya disebut ingin menunjukkan perannya pada kuartal tersebut demi mencapai target rata-rata tahunan, menegaskan Menkeu meminta waktu untuk membuktikan kinerjanya di lapangan.