Akurat Logo

Komisi X DPR Respons Desakan Buka Riwayat Pendidikan Anggota Dewan

Putri Dinda Permata Sari | 17 November 2026, 07:13 WIB
Komisi X DPR Respons Desakan Buka Riwayat Pendidikan Anggota Dewan
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. (Akurat.co/Putri Dinda Permata Sari)

AKURAT.CO Komisi X DPR RI merespons desakan masyarakat agar riwayat pendidikan anggota DPR dibuka dan diperiksa kembali.

Keterbukaan tersebut dinilai sebagai bagian dari akuntabilitas pejabat publik, tetapi harus dibedakan dari verifikasi keabsahan ijazah.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan masyarakat wajar meminta informasi mengenai latar belakang pendidikan wakil rakyat.

Menurutnya, anggota DPR memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan latar belakangnya kepada publik.

"Saya kira aspirasi masyarakat tersebut merupakan hal yang wajar dan patut dihormati. Anggota DPR adalah pejabat publik sehingga keterbukaan informasi mengenai latar belakang dan riwayat pendidikannya tentu menjadi bagian dari akuntabilitas kepada masyarakat," kata Lalu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Meski demikian, Lalu menegaskan bahwa verifikasi keabsahan ijazah sebagai persyaratan pencalonan anggota DPR merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Namun, terkait verifikasi keabsahan ijazah sebagai persyaratan pencalonan anggota DPR, hal tersebut merupakan kewenangan KPU sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Ia juga meminta agar informasi mengenai 112 anggota DPR yang disebut tidak membuka riwayat pendidikan saat mendaftar ke KPU diklarifikasi terlebih dahulu kepada lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Menurut Lalu, perlu dibedakan antara anggota DPR yang tidak mencantumkan atau memublikasikan riwayat pendidikan dengan persoalan keabsahan ijazah. Keduanya tidak bisa langsung dianggap sebagai persoalan yang sama.

"Saya kira informasi tersebut perlu dilihat secara utuh dan diklarifikasi terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini KPU. Kita juga perlu membedakan antara tidak mencantumkan atau tidak memublikasikan riwayat pendidikan dengan persoalan keabsahan ijazah," tuturnya.

Karena itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum memperoleh informasi dan penjelasan lengkap.

Jika terdapat hal yang perlu diklarifikasi, masyarakat dapat menyampaikannya melalui mekanisme yang tersedia.

Terkait persyaratan pencalonan, Lalu menyebut setiap calon anggota DPR harus memenuhi ketentuan administrasi yang ditetapkan KPU, termasuk persyaratan pendidikan dan dokumen ijazah.

"Sepengetahuan saya, setiap calon anggota DPR harus memenuhi persyaratan administrasi pencalonan yang ditetapkan oleh KPU, termasuk persyaratan pendidikan dan dokumen ijazah," katanya.

Ia menambahkan, pemeriksaan dan verifikasi dokumen merupakan bagian dari tahapan pencalonan yang dilaksanakan KPU.

Baca Juga: Kalender Jawa 17 November 2026: Watak Weton Selasa Pon, Dikenal Tegas dan Bertanggung Jawab

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.