Humor dan Visi Besar Purbaya Sadewa di Kursi Menteri Keuangan

AKURAT.CO Purbaya Yudi Sadewa mengaku tidak pernah membayangkan dirinya akan menempati kursi Menteri Keuangan.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), posisi strategis namun lebih banyak bekerja di 'belakang layar'. Kini, ia berada di garda depan mengelola fiskal negara.

Dalam sambutannya, Purbaya bahkan menyelipkan humor tentang perbedaan penghasilan di kedua institusi. Menurutnya, meski gengsi jabatan Menteri Keuangan lebih tinggi, gajinya justru lebih kecil dibandingkan saat memimpin LPS.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Harus Hati-hati Bicara di Depan Publik

“Di LPS gajinya besar, tapi kalau tidak ada bank yang jatuh, ya menganggur,” ujarnya dalam diskusi Transformasi Ekonomi Nasional Pertumbuhan Inklusif Menuju 8% di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Purbaya menyadari tantangan barunya jauh lebih besar. Sebagai pengelola fiskal negara, ia dituntut mengambil kebijakan yang mempengaruhi langsung kehidupan masyarakat luas, bukan sekadar menjaga stabilitas sistem perbankan.

Latar belakangnya sebagai insinyur lulusan ITB yang kemudian menekuni ekonomi kerap dijadikan bahan gurauan.

“Kalau orang ITB bilang saya insinyur yang tersesat, ekonom bilang saya kembali ke jalan yang benar,” katanya.

Di balik candaan itu, Purbaya menyampaikan visi besar, yaitu mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Ia menyebut target tersebut sejalan dengan ambisi Presiden Prabowo untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah.

Menurutnya, sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil menjadi maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok sempat mencatat pertumbuhan ekonomi dua digit dalam kurun waktu panjang.

Baca Juga: IHSG Sesi I Naik 0,8 Persen, Pasar Respons Positif Komentar Menkeu Purbaya

“Kalau kita hanya puas dengan 5 persen, kita akan selamanya terjebak,” tegasnya.

Meski mengaku belum sepenuhnya siap karena transisi jabatan yang mendadak, ia menegaskan akan bekerja maksimal. Purbaya juga membuka ruang kritik dari publik dan pengamat, termasuk dari kalangan akademisi maupun filsuf yang sering menyoroti kebijakan pemerintah.

Dirinya menekankan bahwa Indonesia memiliki kekuatan domestik demand sebesar 90%, yang bisa menjadi modal utama pertumbuhan. Tantangannya adalah bagaimana mengelola kebijakan agar potensi itu tidak terhambat.

Perbedaan peran dari LPS ke Kementerian Keuangan dianggap sebagai momentum untuk membuktikan kapasitasnya.

“Kalau di LPS bekerja hanya ketika krisis, di sini setiap hari adalah krisis kecil yang harus ditangani,” ucapnya.