Pekerjaan Bernilai Rendah Ancam Kelas Menengah, Bank Dunia Soroti Solusi

AKURAT.CO Di tengah stabilitas makroekonomi yang terjaga, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam penciptaan pekerjaan berkualitas.

Lead Economist Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Habib Rab, menyebutkan bahwa dominasi pekerjaan bernilai tambah rendah menjadi penghambat utama pertumbuhan kelas menengah.

“Pada 2024, sebanyak 69 perse pekerja berada di sektor dengan nilai tambah kurang dari Rp8 juta per bulan per pekerja. Sementara sektor bernilai tinggi seperti manufaktur dan jasa hanya menyerap 10 persen tenaga kerja,” ujar Habib dalam pertemuan yahh diadakan di Jakarta, Senin (23/6/2025).

Baca Juga: Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Pemerintah Siapkan 3 Strategi Ini

Data juga menunjukkan penurunan signifikan pekerja kelas menengah dari 14% pada 2019 menjadi hanya 8% pada 2024.

“Ini mengindikasikan stagnasi dan bahkan kemunduran daya beli kelompok kelas menengah, yang justru penting untuk mendorong konsumsi dan pertumbuhan,” tambahnya.

Menurut Habib, untuk membalikkan tren ini, Indonesia membutuhkan dua pendekatan utama: peningkatan kapabilitas pekerja dan penciptaan kesempatan kerja berkualitas.

“Kapabilitas memerlukan investasi pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun itu semua butuh ruang fiskal yang cukup,” jelasnya.

Namun, tantangan terbesar justru ada pada kesempatan kerja. Ia menekankan pentingnya reformasi struktural dan kebijakan pro-bisnis untuk mendorong sektor produktif.

Baca Juga: Di SPIEF 2025, Prabowo Pamer Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Hampir Sentuh 7 Persen

Beberapa langkah yang disarankan antara lain yaitu, deregulasi dan pembukaan pasar, reformasi BUMN, penghapusan hambatan non-tarif, aksesi ke OECD sebagai pendorong reformasi.

“Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia mengalami lonjakan investasi dan pertumbuhan saat melakukan reformasi besar-besaran di akhir 1980-an dan awal 1990-an. Saat itu, manufaktur tumbuh pesat dan menyerap banyak tenaga kerja,” kata Habib.

Laporan Bank Dunia juga menekankan bahwa memperdalam sektor keuangan dan meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan akan membuka ruang fiskal untuk mendanai program-program prioritas, termasuk sektor perumahan dan pendidikan.

“Di tengah ketidakpastian global, justru inilah momentum bagi Indonesia untuk melangkah lebih jauh. Reformasi kebijakan dan pro-bisnis bukan hanya kebutuhan, melainkan peluang untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan,” pungkasnya.