Pemanfaatan Energi Terbarukan Dorong Swasembada Energi Indonesia

AKURAT.CO Pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber utama penyediaan listrik menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi di Indonesia.

Dalam pidato pelantikan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024, arahan untuk memprioritaskan energi terbarukan sejalan dengan Asta Cita dan menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di sektor ketenagalistrikan.

Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), potensi energi terbarukan Indonesia mencapai 3.686 GW.

Bahkan, kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) pada 2022 menyebut potensi tersebut bisa mencapai 7.800 GW, dengan 75 persen berasal dari energi surya. Namun, pemanfaatannya masih jauh dari optimal, terutama di pedesaan.

Meskipun rasio elektrifikasi Indonesia telah mendekati 100 persen, tantangan masih ada, seperti kualitas layanan yang tidak merata, ketergantungan tinggi pada energi fosil, rendahnya pemanfaatan energi terbarukan lokal, serta spatial mismatch antara sumber energi dan pusat permintaan.

Hingga November 2024, data Kementerian ESDM mencatat 86 desa masih belum memiliki akses listrik.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan sesuai potensi lokal, dedieselisasi, serta pengembangan jaringan distribusi dan listrik pedesaan.

Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, Ervan Maksum, menekankan pentingnya pembiayaan dari sumber non-pemerintah untuk mendukung transisi energi.

"Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBN atau APBD. Pelibatan investasi swasta sangat penting, termasuk melalui dana environment, sustainability, and governance (ESG) untuk proyek energi terbarukan di desa," ujar Ervan.

Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika Bappenas, Taufiq Hidayat Putra, menambahkan, akses listrik yang berkualitas akan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan, seperti electrifying agriculture dan penyediaan cold storage untuk nelayan.

“Dengan potensi energi terbarukan lokal, tantangan *spatial mismatch* dapat dijawab melalui perencanaan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi yang holistik dan terintegrasi,” jelas Taufiq.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menyatakan, transisi energi terbarukan tidak hanya mendukung swasembada energi, tetapi juga membantu Indonesia mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai Persetujuan Paris.

“Masyarakat di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Pemanfaatan energi terbarukan untuk menggantikan 3 GW Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang tersebar dapat memberikan akses listrik yang merata, bersih, dan handal sekaligus menurunkan emisi,” kata Fabby.

Namun, tantangan investasi masih menjadi kendala. Project Lead CASE for SEA di Indonesia, Deni Gumilang, menyoroti perlunya instrumen policy derisking untuk memitigasi risiko kebijakan dan regulasi, serta instrumen mitigasi risiko keuangan guna meningkatkan daya tarik pasar energi terbarukan.

“Indonesia memiliki potensi besar yang menarik minat investor. Namun, tingginya risiko proyek energi terbarukan menjadi hambatan. Dengan instrumen derisking yang tepat, peluang pendanaan dapat dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan sektor ini,” jelas Deni.

Pemerintah berkomitmen untuk mendorong transisi energi dengan pendekatan kolaboratif antara sektor publik dan swasta.

Melalui perencanaan yang integratif, pembangunan infrastruktur yang andal, dan dukungan kebijakan yang pro-investasi, Indonesia diharapkan dapat mencapai swasembada energi yang berkelanjutan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.