Akurat Logo

KPK Dalami Dugaan Korupsi ATR/BPN, Tanggapi Klaim Rp70 Miliar untuk Muktamar NU

Lufaefi | 20 November 2026, 08:49 WIB
KPK Dalami Dugaan Korupsi ATR/BPN, Tanggapi Klaim Rp70 Miliar untuk Muktamar NU
Jubir KPK, Budi Prasetyo, menyebut penyidik terus mengembangkan dugaan korupsi dalam pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. - Foto: Akurat.co

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan Fahd Arafiq yang mengaku memberikan dana sebesar Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). KPK menyatakan masih memprioritaskan pendalaman perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik saat ini berfokus mengungkap substansi perkara, termasuk dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

"Yang pertama KPK tentu masih akan fokus terhadap substansi di pokok perkara," kata Budi kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Selain dugaan suap pengurusan HGB, KPK juga mendalami dugaan gratifikasi atau penerimaan lain oleh sejumlah oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Pendalaman tersebut berkaitan dengan temuan uang dalam jumlah besar saat operasi tangkap tangan (OTT).

Baca Juga: Hukum Memakan Uang Hasil Korupsi dalam Pandangan Islam

Budi menjelaskan, penyidik menduga uang tersebut tidak hanya berkaitan dengan layanan pertanahan, tetapi juga kemungkinan adanya setoran rutin dari sejumlah kantor pertanahan maupun kantor wilayah.

"Dari peristiwa tertangkap tangan itu tim menemukan adanya sejumlah uang dalam nominal yang cukup besar yang diduga didapatkan oleh para oknum di Kementerian ATR/BPN tidak hanya soal layanan pertanahan tapi juga diduga berkaitan dengan setoran-setoran rutin dari para kantah ataupun kanwil," ujarnya.

KPK, lanjut Budi, terbuka terhadap informasi dan laporan masyarakat yang berkaitan dengan perkara tersebut. Setiap laporan akan ditelaah untuk memperkaya proses penyidikan.

"Tentu setiap laporan itu akan dipelajari, ditelaah, dan dianalisis dan bisa menjadi pengayaan dalam proses penanganan perkara di KPK," katanya.

Sebelumnya, Fahd Arafiq mengaku telah memberikan dana Rp70 miliar untuk kepentingan penyelenggaraan Muktamar NU. Ia menyampaikan klaim tersebut setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026) malam.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Lufaefi
Reporter
Lufaefi
Lufaefi
Editor
Lufaefi