Akurat Logo

Status Aset dan Harta Koruptor dalam Pandangan Islam

Lufaefi | 20 November 2026, 09:00 WIB
Status Aset dan Harta Koruptor dalam Pandangan Islam
Harta hasil korupsi - Akurat.co

AKURAT.CO Korupsi tidak hanya meninggalkan persoalan hukum, tetapi juga menyisakan pertanyaan tentang status harta yang diperoleh melalui penyalahgunaan jabatan. Rumah mewah, kendaraan, tanah, rekening, hingga berbagai investasi yang berasal dari uang korupsi bukan sekadar persoalan kepemilikan aset.

Dalam perspektif Islam, sumber perolehan harta menjadi bagian penting dalam menentukan apakah kekayaan tersebut halal atau justru mengandung hak orang lain yang dirampas.

Islam mengajarkan bahwa harta merupakan amanah yang harus diperoleh melalui cara yang benar. Kekayaan tidak otomatis menjadi halal hanya karena telah tercatat atas nama seseorang atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Allah SWT berfirman dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

Ayat tersebut menegaskan larangan mengambil atau menguasai harta melalui cara yang tidak dibenarkan. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam melihat korupsi sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai keadilan dan amanah.

Lantas, bagaimana Islam memandang aset yang diperoleh dari hasil korupsi?

1. Harta korupsi bukan kekayaan yang halal

Dalam kajian fikih, penggelapan atau pengkhianatan terhadap harta yang dipercayakan dikenal dengan istilah ghulul. Konsep ini berkaitan dengan tindakan mengambil harta yang bukan menjadi hak seseorang, termasuk penyalahgunaan amanah.

Baca Juga: KPK Dalami Dugaan Korupsi ATR/BPN, Tanggapi Klaim Rp70 Miliar untuk Muktamar NU

Allah SWT memberikan peringatan dalam surah Ali Imran ayat 161:

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Barang siapa berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu."

Meskipun konteks ayat tersebut berkaitan dengan harta rampasan perang, prinsip larangan pengkhianatan terhadap amanah dapat menjadi pelajaran dalam persoalan korupsi.

2. Aset hasil korupsi harus dikembalikan kepada pihak yang berhak

Dalam Islam, pertobatan dari mengambil harta orang lain tidak cukup hanya dengan penyesalan dan permohonan ampun kepada Allah. Hak pihak yang dirugikan juga harus dipulihkan.

Jika harta yang dikorupsi berasal dari keuangan negara, pengembaliannya harus diarahkan untuk memulihkan kerugian negara dan kepentingan publik melalui mekanisme yang sah. Apabila berupa aset yang dibeli menggunakan uang hasil korupsi, status dan penanganannya perlu ditentukan berdasarkan asal-usul dana serta ketentuan hukum yang berlaku.

3. Keluarga tidak otomatis menanggung dosa pelaku

Persoalan lain yang sering muncul adalah bagaimana status harta yang telah dinikmati pasangan dan anak-anak koruptor. Islam mengenal prinsip bahwa seseorang tidak memikul dosa orang lain.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat 164:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Artinya: "Seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain."

Karena itu, anggota keluarga tidak otomatis berdosa hanya karena memiliki hubungan kekerabatan dengan pelaku korupsi. Namun, apabila mereka mengetahui asal-usul harta tersebut dan secara sadar terlibat dalam menyembunyikan, menguasai, atau menikmati hasil kejahatan, persoalannya menjadi berbeda.

4. Kekayaan tidak menghapus pertanggungjawaban akhirat

Rasulullah SAW mengingatkan bahwa manusia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai harta yang diperolehnya.

Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda bahwa kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang hartanya, dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan.

Pesan tersebut menunjukkan bahwa kekayaan bukan hanya berkaitan dengan kenikmatan dunia, melainkan juga tanggung jawab di hadapan Allah SWT.

Baca Juga: Hukum Memakan Uang Hasil Korupsi dalam Pandangan Islam

Pada akhirnya, Islam tidak memandang aset koruptor semata-mata dari nilai ekonominya, tetapi juga dari sumber perolehannya dan hak siapa yang terkandung di dalamnya. Harta yang diperoleh melalui pengkhianatan amanah tidak dapat dibenarkan hanya karena telah berubah menjadi rumah, kendaraan, atau investasi.

Mengembalikan aset hasil korupsi bukan sekadar tindakan hukum untuk memulihkan kerugian negara. Dalam perspektif Islam, hal itu juga berkaitan dengan kewajiban mengembalikan hak kepada pemiliknya. Sebab, pertobatan yang sungguh-sungguh tidak hanya menuntut perubahan perilaku, tetapi juga penyelesaian terhadap hak-hak manusia yang pernah dirugikan.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Lufaefi
Reporter
Lufaefi
Lufaefi
Editor
Lufaefi