RUU Perampasan Aset Masuk Paripurna Hari Ini, Selangkah Lagi Jadi UU

AKURAT.CO DPR RI dijadwalkan mengambil keputusan tingkat II terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Berdasarkan agenda Sekretariat Jenderal DPR RI, rapat paripurna dijadwalkan berlangsung pukul 09.30 WIB dengan agenda pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset.
“Rapat Paripurna 09.30 WIB. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya,” demikian keterangan dalam agenda resmi DPR.
Sebelumnya, seluruh fraksi di Komisi III DPR bersama pemerintah menyetujui hasil pembahasan RUU tersebut untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II.
Persetujuan tingkat I itu diambil dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dan dihadiri Ketua Komisi III DPR Habiburokhman serta Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej.
Dalam rapat tersebut, Dasco meminta persetujuan anggota Komisi III dan pemerintah agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.
"Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada tingkat II yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat?" tanya Dasco.
"Setuju," jawab peserta rapat.
Habiburokhman melaporkan bahwa pembahasan bersama pemerintah telah menghasilkan sejumlah kesepakatan substansial.
Salah satunya, RUU tersebut mengatur mekanisme perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya.
Dalam pendapat akhir pemerintah, Eddy Hiariej menyatakan pemerintah menyetujui hasil pembahasan RUU tersebut untuk dilanjutkan ke rapat paripurna.
RUU Perampasan Aset mengatur mekanisme perampasan aset melalui jalur berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu yang diatur undang-undang.
Rancangan aturan tersebut juga mencakup jenis tindak pidana yang dapat dikenakan perampasan aset, serta mekanisme penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset.
Baca Juga: Momen Prabowo dan Xi Jinping Bertemu di Jamuan KTT APEC Shenzhen
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Prediksi Skor Denmark vs Norwegia 18 November 2026: Haaland Wajib Menang, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
- 2Siapa Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres? Ini Nama yang Diusulkan
- 3Prediksi Skor Yunani vs Serbia 17 November 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 4Profil Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang Pangarep, Pengusaha Kuliner Lulusan SUSS yang Kini Resmi Menikah dengan Kevin
- 5Ramalan Zodiak Minggu Ini 16–22 November 2026: Peluang Rezeki hingga Asmara
- 6Live Streaming Singapura vs Brasil Hari Ini, Cek Jam Tayangnya!
- 7Prediksi Skor Jerman vs Belanda 17 November 2026: Die Mannschaft Wajib Menang, Oranje Lebih Nyaman
- 8Prediksi Skor Wales vs Portugal 18 November 2026: Selecao Berpeluang Bangkit
- 9Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa
- 10Prabowo Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Persatuan ASEAN Hadapi Dinamika Global








