AKURAT.CO Ketua KPK meminta tim gabungan Polri segera memberi kepastian hukum atas kasus dugaan pemerasan. Firli tak mau statusnya digantung dan merasa berhak mendapat kepastian hukum.
Pernyataan Firli ini disampaikan melalui keterangan tertulis yang diterima wartawan, di Jakarta, Jumat (17/11/2023). Firli tidak menyampaikan keterangan secara langsung, selepas sehari sebelumnya diperiksa untuk kali kedua di Bareskrim Mabes Polri.
"Saya dalam status sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak asasi atas kepastian hukum meminta segera terbitnya keadilan tersebut karena menunda keadilan adalah ketidakadilan," kata Firli.
Baca Juga: Koordinasi Dengan KPK, Polri Tak Punya Hambatan Usut Kasus Firli
Eks Kapolda Sumsel merasa kooperatif dengan penyidik gabungan Polda Metro Jaya-bareskrim Mabes Polri. KPK juga bersikap kooperatif terhadap penanganan perkara pemerasan yang dilaporkan Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Adanya permintaan pergantian jadwal pemeriksaan, kata Firli, bukan bentuk tidak kooperatif. Dirinya selaku penyelenggara negara memiliki agenda kedinasan yang perlu dicocokkan untuk memenuhi pemeriksaan penyidik.
Baca Juga: Diperiksa Polri: Firli Datang Lebih Awal, Pulang Sembunyi
Firli juga menyinggung Biro Hukum KPK telah memenuhi permintaan penyidik dengan menyetor data LHKPN miliknya. Dengan begitu, dirinya merasa selalu kooperatif selama mengikuti agenda pemeriksaan kasus yang sudah naik penyidikan.
"Permohonan perubahan tanggal yang terjadi selama ini merupakan hal-hal yang ditempuh oleh konfirmasi yang komunikatif," tuturnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1KDM dan Pramono Anung Sambangi Istana Pakai Dasi Biru di Tengah Kabar Gibran Mundur, Ada Apa?
- 2Moto3 Qatar: Hiroshi Aoyama Puji Manajemen Ban Veda Ega Pratama di Lusail
- 3Cek BSU November 2026 Pakai NIK KTP, Benarkah Bantuan Rp900 Ribu Sudah Cair?
- 4Hotman Paris Bongkar Kejanggalan Putusan MK soal Ijazah Gibran: Tidak Berwenang, Kok Bahas Substansi?
- 5Kalender Jawa 8 November 2026: Watak Weton Minggu Dikenal Pekerja Keras
- 6Gerakan Indonesia Baru Jadikan Sekretariat Wapres Posko Perlawanan Politik
- 7Tiga Kader PSI di Kabinet Prabowo Kompak Mundur dari Partai, Bestari Barus: Kami Terima, Tapi Merasa Kehilangan
- 8Mensesneg: Presiden Prabowo Tidak Menolak Niat Pengunduran Diri Wapres Gibran
- 9Dugaan Makar Diusut, Kepala Bakom: Prabowo Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu
- 10Prabowo Terima Surat Kepercayaan 11 Duta Besar LBBP Negara Sahabat, Ini Daftarnya








