MUI Haramkan Vape, Kenapa Tidak Juga Mengharamkan Rokok?

AKURAT.CO Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Jika vape dinilai membahayakan kesehatan dan mengandung zat adiktif, mengapa rokok konvensional yang juga mengandung nikotin tidak ditetapkan haram secara mutlak?

Pertanyaan ini cukup beralasan. Sebab, rokok biasa dan vape sama-sama mengandung nikotin yang dapat menyebabkan ketergantungan. Keduanya juga memiliki risiko kesehatan bagi penggunanya.

Namun, untuk memahami keputusan MUI, kita perlu melihat kembali sejarah fatwa tentang rokok, metode penetapan hukum, serta pertimbangan yang digunakan dalam membedakan kedua produk tersebut.

1. MUI Pernah Membahas Hukum Rokok pada 2009

MUI sebenarnya telah membahas hukum rokok jauh sebelum fatwa tentang vape diterbitkan. Melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang pada Januari 2009, MUI menetapkan bahwa hukum merokok berada dalam wilayah perbedaan pendapat antara makruh dan haram.

Dalam keputusan tersebut, para ulama sepakat bahwa merokok tidak termasuk perbuatan yang wajib, sunah, ataupun mubah. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai tingkat larangannya.

Meski demikian, terdapat beberapa keadaan yang secara tegas disepakati sebagai haram, yaitu merokok di tempat umum, oleh anak-anak, dan oleh perempuan hamil. Keputusan tersebut juga menyebutkan larangan bagi pengurus MUI.

Dengan demikian, anggapan bahwa MUI sama sekali tidak pernah mengharamkan rokok kurang tepat. MUI telah menetapkan keharaman merokok dalam kondisi-kondisi tertentu, meskipun belum mengharamkannya secara menyeluruh bagi semua orang dewasa dalam keputusan tersebut. <Cite refs={["turn330710search12","turn330710search1"]}/>

2. Mengapa Hukum Rokok Bisa Berbeda?

Salah satu alasan perbedaan hukum rokok adalah adanya perbedaan penilaian ulama terhadap tingkat bahaya dan penerapan dalil syariat.

Dalam fikih, suatu benda atau tindakan yang tidak disebutkan secara eksplisit keharamannya dalam Al-Qur'an dan hadis dapat dikaji melalui ijtihad. Penetapan hukumnya mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk manfaat, mudarat, serta kondisi orang yang menggunakannya.

Allah SWT berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (QS. Al-Baqarah [2]: 195).

Ayat ini menjadi salah satu landasan penting dalam pembahasan tindakan yang membahayakan diri sendiri.

Selain itu, terdapat kaidah fikih:

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudaratan harus dihilangkan."

Kaidah tersebut menegaskan bahwa segala sesuatu yang terbukti menimbulkan bahaya perlu dicegah atau dihilangkan sesuai kadar dan konteksnya.

Karena itu, ketika pengetahuan mengenai dampak kesehatan suatu produk berkembang, penilaian hukumnya juga dapat dikaji kembali. Hukum yang ditetapkan melalui ijtihad tidak harus berhenti pada kesimpulan yang sama sepanjang masa.

3. Vape Memiliki Pertimbangan Khusus dalam Fatwa MUI 2026

Dalam Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, MUI menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai haram. Keputusan tersebut tidak hanya mempertimbangkan bahaya kesehatan, tetapi juga kerusakan lingkungan dan potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana peredaran serta konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

MUI juga menyatakan bahwa memproduksi dan memperjualbelikan vape hukumnya haram.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan dampak buruk vape terhadap masyarakat, baik dari sisi kesehatan maupun sosial. <Cite refs={["turn119048search0","turn119048search2"]}/>

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam fatwa tersebut adalah sadd al-dzari'ah, yakni menutup jalan atau sarana yang berpotensi mengantarkan seseorang kepada perbuatan terlarang.

Artinya, pertimbangan MUI tidak berhenti pada kandungan nikotin dalam vape, tetapi juga mencakup kemungkinan perangkat tersebut disalahgunakan untuk mengonsumsi zat terlarang.

4. Apakah Rokok Konvensional Lebih Aman daripada Vape?

Pertanyaan ini tidak boleh dijawab dengan kesimpulan sederhana bahwa rokok konvensional lebih aman hanya karena keputusan fatwanya berbeda.

Rokok konvensional tetap mengandung nikotin yang bersifat adiktif dan berbagai zat berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan. Sementara itu, vape menghasilkan aerosol dari pemanasan cairan yang juga dapat mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya.

Keduanya memiliki risiko kesehatan, meskipun mekanisme paparan dan karakteristik zat yang dihasilkan tidak sepenuhnya sama.

Karena itu, perbedaan keputusan hukum MUI terhadap kedua produk tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa rokok konvensional lebih aman atau tidak berbahaya.

Justru, keputusan MUI pada 2009 yang mengharamkan merokok dalam kondisi tertentu memperlihatkan bahwa persoalan bahaya rokok telah menjadi perhatian ulama sejak lama.

5. Fatwa Rokok Juga Dapat Dikaji Kembali

Jika perkembangan pengetahuan menunjukkan bahwa bahaya rokok semakin kuat dan luas, bukan tidak mungkin keputusan hukum mengenai rokok konvensional kembali dikaji.

Dalam tradisi fikih terdapat prinsip bahwa perubahan hukum yang didasarkan pada ijtihad dapat terjadi karena perubahan keadaan, waktu, tempat, dan pertimbangan kemaslahatan.

Salah satu kaidah yang dikenal dalam literatur fikih adalah:

لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ

"Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan zaman."

Kaidah ini bukan berarti seluruh ketentuan agama dapat berubah sesuka hati. Perubahan yang dimaksud terutama berkaitan dengan hukum-hukum ijtihadi yang bergantung pada keadaan dan pertimbangan tertentu.

Dengan demikian, fatwa mengenai rokok konvensional tetap terbuka untuk dievaluasi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, data kesehatan, dan pertimbangan kemaslahatan masyarakat.

6. Konsistensi Fatwa Harus Berpihak pada Perlindungan Kesehatan

Pada akhirnya, pertanyaan mengapa MUI mengharamkan vape tetapi tidak mengharamkan seluruh rokok konvensional perlu dijawab melalui penjelasan metodologi fatwa, bukan sekadar membandingkan dua produk yang sama-sama mengandung nikotin.

MUI telah memiliki keputusan mengenai rokok sejak 2009, sedangkan fatwa vape pada 2026 lahir dengan pertimbangan yang lebih spesifik, termasuk potensi penyalahgunaan perangkat untuk peredaran zat terlarang.

Namun, perbedaan tersebut juga membuka ruang diskusi penting: jika bahaya kesehatan menjadi salah satu alasan utama pengharaman vape, bagaimana perkembangan bukti ilmiah mengenai rokok konvensional seharusnya memengaruhi evaluasi fatwa terdahulu?

Di sinilah konsistensi lembaga fatwa diuji. Fatwa tidak semestinya hanya menjadi keputusan yang berhenti setelah diumumkan, tetapi perlu terus dievaluasi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.

Sebab, tujuan hukum Islam bukan sekadar menentukan halal dan haram, melainkan juga menjaga kehidupan manusia dari berbagai bentuk kemudaratan. Baik vape maupun rokok konvensional, keduanya patut ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab menjaga kesehatan, bukan dipertentangkan seolah-olah salah satunya bebas dari bahaya.