Bolehkah Umat Islam Indonesia Tidak Mengikuti Fatwa MUI Soal Keharaman Vape?

AKURAT.CO Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa telah menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai sesuatu yang haram. Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Bahkan, bukan hanya menggunakannya, memproduksi dan memperjualbelikan vape juga dinyatakan haram.

Pertanyaannya, apakah umat Islam Indonesia wajib mengikuti fatwa tersebut? Bolehkah seseorang tetap menggunakan vape meskipun MUI telah menetapkan keharamannya?

Pertanyaan ini penting dijawab secara proporsional. Sebab, dalam kehidupan beragama, fatwa memiliki kedudukan penting sebagai panduan umat, tetapi juga perlu dipahami bagaimana otoritas dan daya ikatnya dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

1. Fatwa MUI Bukan Undang-Undang Negara

Pertama-tama, perlu dipahami bahwa fatwa MUI berbeda dengan peraturan perundang-undangan. Fatwa merupakan pendapat atau ketetapan keagamaan yang dihasilkan melalui proses pengkajian dan ijtihad para ulama terhadap persoalan tertentu.

Dengan demikian, Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tidak serta-merta menjadi undang-undang yang memiliki sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Dalam sistem hukum Indonesia, fatwa MUI pada dasarnya tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Namun, bukan berarti fatwa boleh dipandang sebelah mata. Bagi umat Islam yang menjadikan MUI sebagai rujukan keagamaan, fatwa tersebut memiliki bobot moral dan keagamaan yang patut diperhatikan.

Baca Juga: Hari Ini Tanggal Berapa Hijriah? Cek Kalender Islam 12 November Lengkap dengan Puasa Sunnah

2. Mengikuti Ulama Merupakan Bagian dari Etika Beragama

Islam mengajarkan umatnya untuk bertanya kepada orang yang memiliki pengetahuan ketika menghadapi persoalan yang belum dipahami.

Allah SWT berfirman:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." (QS. An-Nahl [16]: 43).

Ayat ini memberikan landasan penting tentang perlunya merujuk kepada ahli ilmu dalam persoalan agama. Dalam konteks fatwa vape, umat Islam semestinya tidak terburu-buru menolak keputusan MUI hanya karena bertentangan dengan kebiasaan atau kepentingan pribadi.

Terlebih, penetapan fatwa merupakan proses keilmuan yang semestinya mempertimbangkan dalil syariat, kaidah fikih, dan kondisi yang menjadi objek pembahasan.

3. Apakah Tidak Mengikuti Fatwa Berarti Berdosa?

Jawabannya perlu dilihat berdasarkan alasan dan pengetahuan seseorang. Tidak setiap orang yang berbeda pendapat dengan suatu fatwa otomatis dapat dinyatakan berdosa. Dalam tradisi fikih Islam, perbedaan pendapat merupakan bagian dari dinamika ijtihad.

Para ulama dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda ketika memahami dalil, menilai fakta, atau menerapkan kaidah fikih terhadap suatu persoalan.

Akan tetapi, seseorang juga tidak semestinya menjadikan perbedaan pendapat sebagai alasan untuk mengabaikan pertimbangan keilmuan. Apalagi jika keputusan tersebut berkaitan dengan bahaya kesehatan, ketergantungan nikotin, dan potensi penyalahgunaan zat terlarang.

Karena itu, sikap yang lebih bertanggung jawab adalah memahami argumentasi fatwa sebelum memutuskan sikap terhadapnya.

4. Keharaman Vape dan Prinsip Menjaga Jiwa

Dalam Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, MUI mendasarkan keharaman vape antara lain pada pertimbangan bahaya kesehatan, kerusakan lingkungan, serta pencegahan penyalahgunaan perangkat tersebut untuk peredaran dan konsumsi narkotika maupun zat adiktif lainnya.

Pertimbangan ini berkaitan dengan salah satu tujuan utama syariat Islam, yakni menjaga jiwa (hifz al-nafs).

Allah SWT berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (QS. Al-Baqarah [2]: 195).

Ayat tersebut sering dijadikan salah satu landasan etis dalam pembahasan mengenai tindakan yang membahayakan diri sendiri. Dengan demikian, persoalan vape tidak semata-mata menyangkut kebebasan seseorang memilih produk konsumsi, tetapi juga tanggung jawab menjaga kesehatan dan menghindari mudarat.

5. Menghormati Fatwa, Tidak Memaksakan Perbedaan

Pada akhirnya, umat Islam perlu membedakan antara hak untuk memahami dan mengkaji fatwa dengan sikap meremehkan otoritas keilmuan ulama.

Baca Juga: Bukan Sekadar Kasus Pencurian, Kisah Nenek Rumsih dan Pelajaran Islam tentang Utang serta Kemanusiaan

Fatwa MUI memang bukan undang-undang negara yang secara otomatis memaksa seluruh warga negara untuk mematuhinya. Namun, bagi seorang Muslim, keputusan keagamaan yang didasarkan pada pertimbangan syariat dan kemaslahatan masyarakat layak menjadi pedoman serius.

Jika seseorang memiliki keberatan, jalan yang lebih tepat adalah mengkaji argumentasinya, meminta penjelasan kepada ahli, atau menyampaikan kritik melalui ruang keilmuan yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar boleh atau tidak boleh mengikuti fatwa MUI. Lebih jauh, umat Islam perlu bertanya kepada diri sendiri: apakah keputusan untuk tetap menggunakan vape didasarkan pada pengetahuan yang memadai, atau hanya karena sulit meninggalkan kebiasaan dan kepentingan pribadi?

Dalam urusan agama, perbedaan pendapat memang tidak selalu dapat dihindari. Namun, menjaga kesehatan, menghindari bahaya, dan menghormati proses keilmuan para ulama tetap menjadi tanggung jawab setiap Muslim.