Hukum Umat Islam Tidak Setuju dengan Produk Fatwa MUI, Apakah Berdosa?

AKURAT.CO Setiap kali Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa, tidak jarang muncul respons yang beragam di tengah masyarakat. Ada yang menerima dan menjadikannya pedoman, tetapi ada pula yang mempertanyakan argumentasi, dasar hukum, hingga kesimpulan fatwa tersebut.

Perbedaan respons ini merupakan bagian dari dinamika kehidupan keagamaan. Namun, muncul pertanyaan penting: bagaimana hukum seorang Muslim yang tidak setuju dengan produk fatwa MUI? Apakah sikap tersebut termasuk dosa atau bahkan bentuk ketidakpatuhan terhadap ajaran Islam?

Pertanyaan ini perlu dijawab secara hati-hati. Sebab, dalam tradisi hukum Islam, fatwa memiliki kedudukan penting, tetapi tidak setiap pendapat ulama bersifat mutlak dan tidak dapat dikritik.

1. Fatwa Merupakan Hasil Ijtihad Ulama

Secara sederhana, fatwa adalah penjelasan atau jawaban hukum Islam yang diberikan oleh seorang ulama atau lembaga fatwa terhadap persoalan tertentu. Fatwa biasanya lahir melalui proses pengkajian dalil Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, serta pertimbangan terhadap kondisi yang sedang dihadapi masyarakat.

Dengan demikian, fatwa merupakan hasil kerja keilmuan manusia dalam memahami dan menerapkan ajaran agama. Ia bukan wahyu yang kedudukannya sama dengan Al-Qur'an dan hadis.

Dalam konteks ini, produk fatwa MUI, termasuk Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang keharaman penggunaan rokok elektrik atau vape, dapat dikaji dan didiskusikan argumentasinya.

Perlu dipahami bahwa menghormati ulama tidak berarti menganggap seluruh hasil ijtihad manusia sebagai sesuatu yang tidak mungkin diperdebatkan. Justru tradisi keilmuan Islam mengenal ruang dialog, kritik, dan perbedaan pendapat.

2. Berbeda Pendapat Tidak Otomatis Berdosa

Dalam khazanah fikih, perbedaan pendapat merupakan kenyataan yang telah berlangsung sejak masa para ulama terdahulu. Perbedaan tersebut dapat muncul karena perbedaan dalam memahami dalil, menilai kualitas riwayat, menggunakan metode istinbat, maupun mempertimbangkan kondisi suatu persoalan.

Karena itu, seseorang yang tidak sepakat dengan suatu fatwa tidak otomatis dapat dinyatakan berdosa.

Misalnya, seorang Muslim memiliki pandangan berbeda terhadap kesimpulan hukum suatu persoalan setelah mempelajari argumentasi para ulama. Selama perbedaan tersebut dibangun melalui pertimbangan keilmuan dan disampaikan dengan cara yang baik, hal itu tidak dapat serta-merta diposisikan sebagai pembangkangan terhadap agama.

Namun, persoalannya berbeda apabila seseorang menolak suatu pandangan hanya karena tidak sesuai dengan kepentingan pribadi, tanpa mau memahami dalil dan argumentasinya.

Dengan kata lain, yang perlu dinilai bukan semata-mata ketidaksetujuannya, melainkan juga dasar pengetahuan, alasan, dan sikap yang melatarbelakanginya.

3. Islam Memerintahkan Umat Menghormati Otoritas Keilmuan

Meskipun perbedaan pendapat diperbolehkan, Islam tidak mengajarkan umatnya untuk berbicara tentang hukum agama tanpa pengetahuan yang memadai.

Allah SWT berfirman:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." (QS. An-Nahl [16]: 43).

Ayat ini memberikan petunjuk bahwa persoalan agama harus dirujuk kepada orang yang memiliki kompetensi keilmuan.

Dalam konteks fatwa MUI, masyarakat yang tidak memiliki kemampuan melakukan istinbat hukum secara mandiri sebaiknya tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa sebuah fatwa keliru. Mereka dapat meminta penjelasan kepada ulama, membaca argumentasi yang mendasarinya, atau membandingkannya dengan pendapat ulama lain yang memiliki kapasitas keilmuan.

Sikap kritis tetap diperlukan, tetapi kritik terhadap persoalan agama harus disertai tanggung jawab intelektual.

4. Mengkritik Fatwa Berbeda dengan Merendahkan Ulama

Islam tidak melarang kritik terhadap pendapat keagamaan. Bahkan, tradisi keilmuan Islam berkembang melalui diskusi dan pengujian argumentasi.

Para ulama fikih sejak dahulu memiliki perbedaan pendapat dalam berbagai persoalan. Perbedaan itu tidak selalu membuat satu pihak harus merendahkan pihak lainnya.

Karena itu, umat Islam perlu membedakan antara mengkritik substansi fatwa dan menghina orang atau lembaga yang mengeluarkannya.

Seseorang boleh mempertanyakan dasar hukum, metodologi, atau pertimbangan kemaslahatan dalam sebuah fatwa. Akan tetapi, menyampaikan kritik dengan fitnah, cacian, tuduhan tanpa bukti, atau merendahkan martabat ulama merupakan persoalan etika yang berbeda.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok)." (QS. Al-Hujurat [49]: 11).

Ayat tersebut mengingatkan pentingnya menjaga adab ketika berinteraksi dengan orang lain, termasuk ketika berbeda pandangan dalam persoalan keagamaan.

5. Apakah Fatwa MUI Wajib Diikuti Seluruh Umat Islam?

Dalam sistem hukum Indonesia, fatwa MUI pada dasarnya bukan peraturan perundang-undangan yang otomatis mengikat seluruh warga negara. Fatwa tidak serta-merta memiliki konsekuensi pidana bagi seseorang yang tidak mengikutinya.

Namun, dari perspektif keagamaan, fatwa tetap memiliki kedudukan penting sebagai panduan bagi umat Islam. Terlebih, fatwa lembaga seperti MUI dihasilkan melalui proses pembahasan keagamaan yang melibatkan para ahli.

Oleh sebab itu, tidak tepat pula jika fatwa dianggap sekadar pendapat biasa yang dapat diabaikan tanpa pertimbangan.

Dalam persoalan vape, misalnya, MUI melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 menetapkan bahwa penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik hukumnya haram. Penetapan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahaya kesehatan, kerusakan lingkungan, serta pencegahan penyalahgunaan perangkat vape untuk konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya.

Umat Islam yang tidak sependapat dengan keputusan tersebut sebaiknya terlebih dahulu memahami argumentasi yang digunakan MUI. Jika masih memiliki keberatan, ruang dialog dan kajian ilmiah tetap terbuka.

6. Jangan Menjadikan Perbedaan sebagai Alasan Mengabaikan Kebenaran

Pada akhirnya, tidak setuju dengan produk fatwa MUI tidak otomatis membuat seorang Muslim berdosa. Akan tetapi, kebebasan berbeda pendapat juga tidak berarti seseorang boleh menetapkan hukum agama berdasarkan selera pribadi.

Ada tanggung jawab keilmuan yang harus diperhatikan. Jika seseorang memiliki kapasitas untuk mengkaji dalil dan metodologi hukum Islam, ia dapat menyampaikan pandangan berbeda dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara bagi masyarakat awam, merujuk kepada ulama yang memiliki kompetensi merupakan sikap yang lebih bijaksana.

Islam mengajarkan bahwa kebenaran harus dicari melalui ilmu, bukan semata-mata melalui kepentingan atau kebiasaan.

Dengan demikian, persoalan utamanya bukan apakah seorang Muslim boleh tidak setuju dengan fatwa MUI, melainkan bagaimana ketidaksetujuan itu dibangun dan disampaikan. Sebab, perbedaan pendapat dapat menjadi bagian dari kekayaan intelektual Islam selama tetap berada dalam koridor ilmu, adab, dan tanggung jawab.