Sejarah Efisiensi Anggaran di Masa Khalifah Umar Bin Khattab: Tidak Memangkas Dana Pendidikan

AKURAT.CO Akhir-akhir ini ramai diskusi terkait efesiensi anggaran di pemerintahan Prabowo Subianto. Lantas bagaimana dalam sejarah Islam? Berikut fakta sejarah terkait efesiensi anggaran di masa Khalifah Umar bin Khattab.

Khalifah Umar bin Khattab (634–644 M) dikenal sebagai pemimpin yang sangat berhati-hati dalam pengelolaan keuangan negara.

Prinsip keadilan dan efisiensi anggaran menjadi pilar utama dalam kebijakan fiskalnya, tetapi yang menarik adalah bagaimana beliau tetap mempertahankan anggaran pendidikan tanpa pemangkasan, meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan ekspansi wilayah Islam yang luas.

Sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam, Umar bin Khattab mewarisi sistem keuangan dari masa Abu Bakar As-Siddiq.

Salah satu langkah reformasi terbesarnya adalah mendirikan Baitul Mal, lembaga keuangan negara yang mengelola pemasukan dan pengeluaran secara sistematis.

Menurut penelitian Muhammad Hamidullah dalam The First Written Constitution in the World, Umar menerapkan prinsip transparansi fiskal dengan mencatat semua pemasukan dari zakat, jizyah, kharaj, dan ghanimah, serta memastikan bahwa dana tersebut dialokasikan secara adil untuk kepentingan publik.

Salah satu sektor yang tidak tersentuh oleh kebijakan pemangkasan anggaran adalah pendidikan.

Umar memahami bahwa kemajuan suatu bangsa tidak hanya bergantung pada aspek militer dan ekonomi, tetapi juga pada kualitas intelektual rakyatnya.

Dalam Al-Faruq Umar bin Al-Khattab karya Shibli Nomani, disebutkan bahwa Umar memberikan gaji tetap kepada para guru dan pendidik yang mengajarkan Al-Qur'an serta ilmu lainnya kepada masyarakat.

Guru-guru ini digaji dari kas negara, menunjukkan bahwa pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi peradaban Islam.

Selain itu, Umar juga dikenal mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Para ulama dan cendekiawan mendapat dukungan finansial, sehingga mereka dapat berfokus pada penyebaran ilmu tanpa harus mengkhawatirkan kebutuhan ekonomi mereka.

Bahkan, dalam kebijakan distribusi gaji kepada pegawai negara, Umar memastikan bahwa anak-anak yang telah bisa membaca dan memahami Al-Qur'an mendapatkan tunjangan khusus, menandakan bahwa pendidikan bukan hanya prioritas, tetapi juga bagian dari kesejahteraan sosial.

Efisiensi anggaran yang diterapkan Umar tidak berarti pemangkasan dana pendidikan, tetapi lebih kepada optimalisasi alokasi dana negara.

Misalnya, dalam pengelolaan anggaran militer, Umar mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dengan menekankan strategi pertahanan yang lebih efektif.

Dalam bidang administrasi, ia juga membatasi kemewahan pejabat negara dan menekankan hidup sederhana, sebagaimana dikaji dalam Al-Kharaj karya Abu Yusuf.

Dana yang dihemat dari pos-pos ini kemudian dialihkan untuk sektor yang lebih krusial, termasuk pendidikan.

Kebijakan Umar dalam mempertahankan anggaran pendidikan memberikan dampak jangka panjang bagi peradaban Islam.

Pada masa itu, muncul banyak ulama dan pemikir yang kemudian berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam.

Sejarahmencatat bahwa pendidikan Islam terus berkembang hingga masa keemasan peradaban Islam pada era Abbasiyah, dan kebijakan Umar dalam efisiensi anggaran tanpa mengorbankan pendidikan menjadi salah satu fondasi kuat dalam peradaban tersebut.

Dengan demikian, Umar bin Khattab membuktikan bahwa efisiensi anggaran negara bukan berarti memotong anggaran sektor vital seperti pendidikan.

Sebaliknya, dengan pengelolaan keuangan yang bijak, pendidikan dapat tetap menjadi prioritas utama, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi negara.

Prinsip ini menjadi pelajaran berharga bagi sistem pemerintahan modern dalam menyeimbangkan efisiensi fiskal dengan pembangunan intelektual masyarakat.