Jelang Pilpres Brasil, Pemerintah Lula Bongkar Trump Gelontorkan USD 1 Juta ke Kelompok Sayap Kanan

AKURAT.CO Pemerintah Brasil meminta penyelidikan atas dugaan pendanaan dari pemerintahan Donald Trump untuk kelompok-kelompok yang menentang Mahkamah Agung Brasil (STF). Langkah ini muncul hanya beberapa hari sebelum pemilihan presiden Brasil yang mempertemukan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva dengan Senator Flavio Bolsonaro.

Kantor Jaksa Agung Brasil, Advocacia-Geral da União (AGU), mengajukan permintaan kepada Kepolisian Federal dan Kejaksaan Federal untuk menyelidiki dugaan tersebut pada Kamis, 1 Oktober 2026.

Permintaan investigasi itu muncul setelah laporan The Guardian menyebut pemerintahan Trump mengalokasikan sekitar USD 1 juta untuk sebuah program yang mendukung kelompok masyarakat sipil yang menentang apa yang mereka sebut sebagai tindakan berlebihan dan sensor oleh Mahkamah Agung Brasil.

Jaksa Agung Brasil Jorge Messias menyebut laporan tersebut sebagai peringatan serius terkait kedaulatan Brasil. Ia mengatakan dugaan campur tangan terhadap institusi Brasil tidak dapat ditoleransi.

AGU juga menilai laporan tersebut perlu diperiksa karena muncul di tengah proses Pemilu Brasil 2026 dan setelah sejumlah episode tekanan dari Amerika Serikat terhadap institusi Brasil.

Dugaan Dana USD 1 Juta untuk Kelompok Penentang STF

Menurut laporan The Guardian yang menjadi dasar permintaan penyelidikan, dana USD 1 juta tersebut dikaitkan dengan program bernama "Combating Lawfare and Censorship in Brazil" atau "Melawan Lawfare dan Sensor di Brasil".

Laporan tersebut menyebut dana itu berasal dari program yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan demokrasi milik Departemen Luar Negeri AS.

Namun, status penggunaan dana tersebut menjadi bagian dari persoalan yang sedang diperiksa. TV Brasil melaporkan belum ada informasi yang memastikan apakah dana tersebut sudah ditransfer atau baru dialokasikan untuk proyek-proyek yang ditentukan pemerintah AS.

AGU menyatakan jika dugaan tersebut terbukti, pendanaan asing untuk kegiatan yang bertujuan memengaruhi perdebatan politik dan institusi Brasil dapat menimbulkan persoalan terkait kedaulatan negara.