Iran dan IAEA Memanas, Mohammad Eslami Dilarang Hadiri Konferensi Nuklir di Wina

AKURAT.CO Hubungan Iran dan IAEA kembali memanas setelah Mohammad Eslami, Kepala Organisasi Energi Atom Iran, diperkirakan tidak dapat menghadiri konferensi tahunan badan nuklir PBB tersebut di Wina untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Eslami disebut terkena larangan perjalanan internasional berdasarkan sanksi PBB.

Ketidakhadiran Mohammad Eslami di konferensi IAEA menjadi tanda terbaru memburuknya hubungan Iran dengan negara-negara Barat. Amerika Serikat dan Iran bahkan kembali terlibat dalam konflik berselang setelah gencatan senjata yang rapuh runtuh pada Juli.

Sementara itu, konferensi IAEA di Wina dijadwalkan berlangsung selama lima hari mulai Senin. Austria telah meminta pengecualian larangan perjalanan bagi Eslami kepada komite sanksi PBB, tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan, menurut seorang pejabat yang mengetahui masalah tersebut.

Austria, sebagai negara tuan rumah sejumlah kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Wina, memang dapat mengajukan pengecualian larangan perjalanan bagi pejabat yang terkena sanksi agar mereka dapat menghadiri konferensi internasional di bawah naungan PBB.

Persoalan ini berlangsung ketika akses pengawas IAEA ke fasilitas nuklir Iran masih menjadi masalah utama. Sejak Israel dan Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran dalam perang selama 12 hari pada Juni 2025, Iran belum memberikan akses kepada inspektur IAEA ke sejumlah lokasi yang terdampak serangan.

Padahal, berdasarkan kewajibannya dalam Traktat Nonproliferasi Nuklir atau NPT, Teheran diwajibkan bekerja sama dengan IAEA. Badan tersebut juga belum dapat memastikan kondisi persediaan uranium Iran yang diperkaya hingga mendekati tingkat yang dapat digunakan untuk pembuatan senjata nuklir.

Menurut data IAEA, Iran memiliki sekitar 440,9 kilogram atau 972 pon uranium yang diperkaya hingga kemurnian 60 persen. Tingkat tersebut masih berada di bawah tingkat kemurnian sekitar 90 persen yang umumnya dikategorikan sebagai tingkat senjata, tetapi secara teknis hanya memerlukan langkah pengayaan lebih lanjut.

Iran berulang kali menyatakan tidak sedang mengembangkan senjata nuklir dan menegaskan program nuklirnya bertujuan damai.

Ketegangan semakin meningkat setelah Prancis, Inggris, dan Jerman pada tahun lalu mengaktifkan mekanisme snapback yang secara otomatis memberlakukan kembali sejumlah sanksi PBB terhadap Iran terkait program nuklirnya.

Ketiga negara Eropa tersebut menilai Iran telah secara sengaja menyimpang dari kesepakatan nuklir 2015 yang sebelumnya membuka jalan bagi pencabutan sejumlah sanksi terhadap Teheran.

Sanksi yang diberlakukan kembali antara lain larangan perjalanan, embargo senjata konvensional, pembatasan pengembangan rudal balistik, pembekuan aset, serta larangan produksi teknologi yang berkaitan dengan nuklir.